Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung berencana menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk warga kurang mampu. Saat ini rencana tersebut masih dalam tahap realisasi.
"Sesuai dengan kebijakan dan sosialisasinya sama Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) sehingga mereka (warga kurang mampu) tidak harus memikirkan beban lebih," ujar Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial di Hotel Horison, Kota Bandung, Selasa (14/3/17).
Pembebasan pajak PBB untuk warga kurang mampu ini, kata dia, sebagai bentuk perhatian pemerintah terutama terkait kesejahteraan warga kurang mampu dilingkungan Kota Bandung.
"Itu kan nilai (PBB warga kurang mampu) cuma sekitar Rp 5 miliar. Jadi saya sangat mendukung kebijakan ini karena akan
meringankan beban masyatakat yang saat kurang mampu, " katanya.
Oded mengatakan, sebagai gantinya pihaknya berencana menerapkan subsidi silang. Masyarakat untuk kalangan ekonomi menengah ke atas, kata dia, akan dinaikan besaran NJOP-nya.
"Ini supaya ada subsidi silang, keseimbangan antara yang berkekurangan tadi dengan potensi kelebihan ekonomi seperti itu. Semua tidak dibatasi orang kaya atau orang biasa," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPPD Kota Bandung Ema Sumarna menambahkan, terkait rencana pembebasan PBB ini pihaknya tetap menetapkan kriteria berdasarkan aturan yang tertuang dalam Perwal dan verifikasi yang jelas.
"Pastinya akan melalui proses verifikasi, sehingga yang kaya tidak akan berpura-pura tidak mampu, dan yang miskin akan
terbantu daei sumbangsih masyarakat yang kaya, sehingga akan tercipta sebuah konsep keadilan yang tepat," katanya.
Saat ini, kata dia, berdasarkan data yang tercatat ada 63.238 kepala keluarga kurang mampu di Kota Bandung.
