Bisnis.com, BANDUNG -- Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan salah satu faktor yang menjadi ketimpangan di Indonesia adalah faktor ekonomi. Hal itu dia sampaikan saat memberikan kuliah umum dengan tema 'Tantangan Kebhinekaan dalam era Demokrasi dan Globalisasi' di Aula Barat ITB, Jalan Ganesha, Rabu (8/3/17).
Terkait hal tersebut, dia mengutip Teori Kontrak Sosial dari teoritikus dan sastrawan J.J. Rousseau yang menjelaskan bahwa pemerintah dan rakyat memiliki kontrak sosial yang di mana pemerintah wajib atau berhak memberikan perintah kepada rakyat namun juga berkewajiban memenuhi kesejahteran dan keamanan rakyatnya.
"Rakyat berhak menuntut kesejahteraan dan keamanan tapi juga mereka wajib mengikuti perintah dari pemerintah," kata dia.
Tito menuturkan kontrak ini bisa diputuskan oleh rakyat jika permintah tidak dapat memberikan jaminan kesejahteraan dan keamanan.
Masih adanya ketimpangan sosial tersebut, lanjut dia, membuat pemerintah harus membuat program pendukung yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas bawah.
"Tantangan internal kesenjangan ini mau tidak mau harus ada program untuk mendorong masyarakat kelas bawah menjadi lebih terdidik dan sejahtera," ujarnya.
Tito mengakui pemerintah saat ini belum berhasil memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara merata. Hal ini dapat dilihat dari gini ratio yang relatif masih cukup tinggi.
"Lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka pemerintah kita belum berhasil memberikan kesejahteraan secara merata. Dilihat gini ratio dan jarak kesenjangan masih sangat tinggi," ujarnya.
Menurut dia, hal ini terjadi dan terlihat di kota-kota besar Indonesia seperti dicontohkan Tito yakni Jakarta. Di Kota Jakarta, kata dia, banyak dibangun infrastuktur seperti gedung-gedung tinggi, restoran-restoran mewah.
"Namun di sebelahnya terdapat permukiman-permukiman kumuh yang ditinggali oleh warga-warga miskin," kata Tito.
