Bisnis.com, BANDUNG -- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) mengatakan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Kota Bandung diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan pendidik, dan tenaga kependidikan.
Hal itu merupakan jawaban Rancangan Peraturan Derah (Raperda) Kota Bandung yang sudah memasuki tahapan tanggapan Wali Kota atas pandangan umum fraksi.
"Peserta didik harus memperoleh kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi, serta (pemerintah kota) mampu bersikap tegas dalam penyimpangan penyelenggaraan pendidikan," kata Emil saat Rapat Paripurna di DPRD Kota Bandung, Senin (6/3/17).
Emil mengatakan, pemerintah kota harus merespon perihal berbagai perubahan peraturan itu. Pihaknya harus mengikuti perkembangan aset, tenaga kependidikan, dan berbagai hal berkaitan dengan pengalihan kewenangan.
Dirinya juga banyak menerima pertanyaan dari warga terkait sekolah inklusi dan kesejahteraan, perihal apakah seorang siswa di SMA tetap diberi beasiswa atau tidak.
"Tapi intinya tetap, selama dia warga Bandung, mau kewenangan penyelenggaranya oleh siapapun tetap akan kita bantu, kita dukung, tetap inklusi untuk semua golongan dan lainnya," ujarnya.
Selain soal pendidikan, rapat paripurna juga membahas tentang kerja sama, baik antar daerah maupun dengan luar negeri. Emil menuturkan, pemerintah kota masih perlu melengkapi regulasi-regulasi agar kerja sama dengan antar daerah maupun dengan luar negeri bisa dipercepat.
"Kita membangun infrastruktur ternyata masih ada lubang-lubang peraturan yang kurang lengkap sehingga harus dilengkapi. Dengan begitu, semua kerjasama nanti dengan pihak ketiga, dengan daerah, luar negeri, bisa dipercepat," katanya.
