Bisnis.com, BANDUNG -- Koperasi Properti Indonesia Jawa Barat saat ini sedang mencanangkan program terkait penyediaan rumah bagi para masyarakat yang kesulitan memiliki rumah. Hal itu disampaikan Ketua Koperasi Properti Indoneia dalam acara diskusi "Meneropong Masa Depan Tanah Air Jawa Barat" di Graha Kadin Bandung, Kota Bandung, Sabtu (4/3/17).
"Ya (program) itu kita tergetkan kepada masyarakat yang belum memliki rumah. Jadi yang biasanya terkendala dengan perbankan, maka itu yang kita rangkul bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat yang sulit untuk memliki rumah atau mengajukan KPR," kata Ketua KPI Jabar Hery Sonjaya.
Dia menjelaskan, terkait program tersebut telah mendapat sambutan baik dari Sektretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa yang turut hadir dalam diskusi tersebut. Kendati Koperasi Konsumen Praja Sejahtera yang dikelola Iwa Karniwa lebih fokus kepada infrastuktur. Namun, kata dia, hal tersebut masih sejalan.
"Tapi kita juga sama namun kita lebih ke perumahannya. Jadi kebetulan agak klik dan nyambung. kita akan berkolaborasi. karena KPI sendiri tidak kerja sama dengan satu koperasi, sekarang sudah ada beberapa koperasi yang sudah bekerja sama dengan program patungan lahan," kata dia.
Program patungan lahan tersebut, lanjut dia, guna memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah dengan setidaknya melakukan investasi dasar yakni memliki kavling dahulu.
"Jadi program ini dilakukan dengan cara patungan lahan, dengan 1.000 hektar, masyarakat yang belum punya rumah itu kita budayakan, kalau belum mampu beli rumah minimal punya kavling dulu. Jadi dengan nilai yang rendah kita bisa investasi kavling sehingga dua hingga tiga tahun ke depan sudah punya rumah, caranya 'kunci' dulu kavlingnya" katanya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan pihaknya akan mendorong guna pelaksanaan program KPI tersebut dapat berjalan sesuai harapan.
"Nah kita akan dorong temen-temen koperasi ini untuk nanti bisa melalui pengembang biasa atau melalui koperasi. Kita akan coba mendorong, pertama dari sisi perizinan untuk start up bisnis, kedua mendorong nanti untuk proses sertifikasi tanah dan yang ketiga proses izin mendirikan bangunan. Jadi tiga hal inilah yang nanti kita perbaiki kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan rumah yang layak huni dan terjangkau," kata dia.
