Bisnis.com, BANDUNG--Kota Bandung masuk 10 besar dengan penilaian tertinggi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
Penilaian tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat perwakilan dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri mengunjungi Balai Kota Bandung, Jalan Wastu Kencana, Rabu (22/2/17).
Diketahui, sesuai Undang-Undang no 23 Tahun 2014 ada kewajiban kepala daerah untuk melaporkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dalam undang-undang tersebut adalah guna mempertangungjawabkan komponen uang atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
Sekda Kota Bandung Yossi Irianto menyadari bahwa persoalan LPPD tersebut merupakan pertanggungjawaban moral kepada masyarakat dan harus melaporkan ke Pemerintah pusat sesuai undang-undang yang berlaku.
Lebih lanjut dia menuturkan, setiap dinas yang berada di Kota Bandung memiliki inovasi aplikasi yang mempermudah masyarakat terkait mendapatkan perizinan dan mendapatkan pelayanan lainnya.
"Selain itu ada banyak program yang pro masyarakat untuk menaikan kualitas hidup masyarakat Kota Bandung yang lebih baik," ujarnya di Balai Kota Bandung, Jalan Wastu Kencana, Rabu (22/2/17).
Di tempat yang sama, perwakilan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Gensli mengatakan, kedatangannya ke Kota Bandung guna memberikan apresiasi dari dirjen pusat terkait kinerja Pemerintah Kota Bandung.
Karena, kata dia, telah terlihat perubahan nyata yang terjadi dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Hasil LPPD yang didapatkan akan dilaporkan ke pusat untuk penilaian.
"Kita akan melihat bagaimana pengelolaan Kota Bandung, dari segi smartcity-nya. Namun, kami tidak melihat luarnya saja seperti taman yang sudah terasa oleh masyarakat. Tetapi, kita melihat peranan Pemerintah Kota Bandung dalam melayani masyarakat," ujarnya.
Gensli menambahkan, setiap tahun penilaian LPPD selalu melalui proses evaluasi dan penilainya pun harus mencakup 780 indikator. "Maka setiap tahun LPPD itu di evaluasi. Terdapat 780 indikator yang dijadikan patokan dalam penilaiannya," pungkasnya.
