Bisnis.com, BANDUNG--Kunjungan tim Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Rumah Dinas Walikota Bandung disambut hangat Wali Kota Bandung Ridwan kamil. Emil begitu biasa dia disebut mengatakan bahwa pihaknya mengakui membutuhkan KPK untuk mendeteksi kelemahan sistem di Kota Bandung agar tidak ada lagi kebocoran maupun manipulasi yang dilakukan anak buahnya.
"Karena secanggih-canggihnya sistem kalau manusia dibelakangnya ada masalah dengan integritas, sistemnya bisa di sabotase," katanya di Pendopo Kota Bandung, Kamis (9/2/17).
Emil menerangkan pihaknya pun meminta KPK untuk mengawasi sistem birokrasi Pemerintah Kota Bandung guna menghindari praktik kotor terjadi lagi, prioritas utamanya yakni dinas dengan anggaran yang sangat besar.
"Prioritasnya selalu yang berhubungan dengan duit banyak. Dinas Perizinan, Perpajakan, kemudian DBMP, Bappeda, itu dijadikan sasaran untuk program pencegahan ini lebih intensif. jelasnya.
Dengan demikian nantinya KPK akan menjadi pengawas dan komentator sistem birokrasi Kota Bandung guna menghindari celah bagi praktik pungli dan kotor lainnya.
"Intinya KPK teh nanti jadi komentator dan mengawasi sistem. Saya minta selama 2017 KPK membantu Bandung mengevaluasi sistem yang kita bangun supaya tidak kecolongan," kata Emil.
