Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Diapresiasi KPK, Emil Harap Tim Saber Pungli Dipermanenkan

Wali Kota Bandung Menerima tim Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Rumah Dinas Pendopo Kota Bandung, Kamis (9/2/17). Dalam pertemuannya itu, Emil menuturkan soal apresiasi KPK terhadap pengelolaan sistem Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota yang dipimpinnya.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil/Diskominfo
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil/Diskominfo

Bisnis.com, BANDUNG--Wali Kota Bandung Menerima tim Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Rumah Dinas Pendopo Kota Bandung, Kamis (9/2/17). Dalam pertemuannya itu, Emil menuturkan soal apresiasi KPK terhadap pengelolaan sistem Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota yang dipimpinnya.

"Kita diapresiasi karena sebagian besar misi dan visi KPK untuk penyelenggaraan pemerintah daerah di Bandung itu sudah banyak direspons. salah satu yang diapresiasi adalah mengenai pengelolaan ASN," katanya.

Selain itu, kata Emil, KPk menilai Kota Bandung paling konsisten dalam penegakan aturan kepegawaian. Lebih lanjut Emil mengatakan bahwa Bandung berani mengambil sikap terkait pemecatan yang menurut KPK tidak banyak terjadi di Indonesia.

"Kita dianggap KPK satu-satunya Kota yang paling konsisten dalam taat aturan dalam pengelolaan aturan ASN. Ada lelang jabatan, dan lain-lain, seperti pemberhentian, pemecatan itu menurut KPK tidak banyak terjadi di Indonesia. Hanya Bandung yang paling konsisten," tuturnya.

Hal yang jadi perhatian Emil saat ini adalah dia mengharapkan agar tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) diaktifkan secara permanen agar pimpinan daerah memiliki instrumen penegakan hukum seperti aparat. Selain itu dia mengatakan bahwa keberadaan tim saber Pungli tersebut setidaknya dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran lain.

"Saya sampaikan, saya senang dengan adanya tim Saber Pungli ini, karena dulu ada "gigi ompong" kan si Pemkot ini. Ada laporan, terus gimana ga ada detektif, yang ada hanya memeriksa setelah kejadian dugaan pelanggaran atau kejahatan itu berlangsung, jadi sanksinya hanya administrasi, enggak bisa pidana. Nah dengan Saber Pungli ini saya bilang ke KPK kalau bisa diaktifkan permanen saja. Jadi pimpinan daerah punya instrumen penegakan hukum yang seperti aparat," harapnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ilham Budhiman
Editor : Ajijah

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper