Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Kota Bandung membahas evaluasi gubernur terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Senin (6/2/17).
Walikota Bandung Ridwan Kamil mengungkapkan ada beberapa penyesuaian-penyesuaian serta isu-isu yang harus diperbaiki dalam proses APBD.
"Ada penyesuaian dan isu-isu yang harus diperbaiki, itu mah standar ya hanya bedanya karena menggunakan e-budgeting jadi ada masukan-masukan evaluasi e-budgeting yang berbeda dengan logika kalau pakai sistem manual," katanya saat ditemui usai pembahasan.
Emil pun mencontohkan bahwa ada beberapa poin di draf APBD yang secara otomatis tercoret oleh sistem. Maka dibutuhkan waktu untuk melakukan proses satu per satu sehingga kesepakatan dengan Pansus tidak ada yang hilang.
"misalnya ada satu dua yang kecoret, tapi sama mesinnya bukan oleh manusianya jadi kita cek lagi satu-satu memastikan kesepakatan dengan Pansus ini tidak ada yang hilang. Jadi ini kan masih transisi dari e-budgeting semua kan jadi otomatis, misalnya gini e-budgeting hibah bansos tidak boleh, jadi semua yang masuknya ke bantuan masyarakat jadi kecoret padahal ada yang boleh. itu kan karena terlalu canggih (sistemnya)," kata Emil.
Kendati demikian, sistem e-budgeting ini tidak menghambat proses namun dia mengatakan malah mempercepat proses, "Ini mempercepat, hanya masih ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum seratus persen khatam (paham) dengan kecanggihan si smart city ini," ungkapnya.
Sementara itu untuk proyek lelang emil mengatakan pihaknya sudah melakukan, dan jumlahnya mencapai ratusan meskipun tidak semua proyek dilakukan secara lelang serta tidak ada masalah dan hambatan. "lelang-lelang sudah dimulai hanya SPK-nya belum. Ngga ada hambatan juga, hanya sinkronisasi dan menyampaikan di waktu yang masih memadai menyempurnakan dan akan melakukan pengecekan karena sistem e-budgeting yang baru ini, kira-kira begitu," pungkasnya.
