Kepala Ekonom Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat masih memegang keyakinan pada sosok Presiden Jokowi beserta dengan kebijakan yang diambilnya melalui penguatan sektor infrastruktur, logistik, dan kemaritiman.
“Jujur dulu saya banyak pesimismenya, tetapi sekarang saya menaruh rasa optimisme, asalkan [pemerintah] harus memacu hilirisasi dan revitalisasi industri. Kita saat ini tidak bisa memanfaatkan dolar AS yang menguat,” ujarnya.
Tidak ada prediksi meyakinkan ataupun langkah mujarab bagi pelaku dunia usaha yang disampaikan di sesi paparan terkait persoalan ekonomi yang tidak hanya dihadapi Indonesia itu. Namun justru hal menarik lain mencuat dalam sesi diskusi.
Para pengusaha tidak terlalu menyinggung kembali paparan yang seolah telah menjadi pengetahuan umum tersebut, tetapi pelaku sektor riil dan market itu malah mengembalikan masalah pada “diri sendiri” dibanding masalah global yang berada di luar kuasa mereka.
UANG DI SAKU
Sejumlah pengusaha lebih menyoroti dan mengerucut pada satu persoalan yang bisa jadi hal itu merupakan pangkal sekaligus pemecahan masalah dari perlambatan ekonomi dalam negeri, yaitu soal: uang di saku.
Uang di saku yang dimaksud yaitu dana atau daya beli yang dimiliki masyarakat atau konsumen sebagai penopang sektor konsumsi, dan satunya lagi yaitu uang di saku pengusaha yang berkaitan dengan beban biaya produksi dan kebijakan pajak.
“Biarkanlah uang itu tetap di saku pengusaha. Untuk pajak yang lain-lain, oke lah tidak ada masalah, tetapi untuk PPN [pajak pertambahan nilai] kami mengusulkan itu dihilangkan karena di setiap tahapan produksi [pelaku usaha] bisa kena PPN,” ujar salah seorang peserta seminar.
Adapun soal pajak, BI mencatat realisasi empat jenis pajak meliputi PPh non-migas, PPN, PBB, dan pajak lainnya per April 2015 hanya sebesar Rp293 triliun dengan pertumbuhan turun tajam menjadi 3,7% di mana tahun sebelumnya menyentuh 12,3% (yoy).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
