Soal uang di saku konsumen, Kepala Tim Statistik Ekonomi dan Keuangan BI Jabar Wahyu Ari Wibowo sempat menyatakan daya beli masyarakat masih tinggi. Menurutnya, mereka hanya menunda pembelian di luar kebutuhan pokok, seperti pendidikan dan kesehatan.
“Daya beli tidak menurun. Tiap tahun saja UMK [upah minimum kabupaten/kota] di Jabar kenaikannya signifikan, bahkan rata-rata UMK-nya naik 16,3%, paling tinggi di Indonesia,” sebutnya.
Hanya saja, dengan ketidakpastian seperti saat ini yang dipicu pencabutan subsidi bahan bakar minyak, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan biaya pendidikan, menurut Wahyu, masyarakat menahan kebutuhan yang sifatnya konsumtif.
Sebagai gambaran, di tengah perlambatan ekonomi di Tanah Priangan pada triwulan I/2015 yang berada di level 4,9%, BI Jabar mencatat peredaran uang dan transaksi keuangan di Kota Bandung justru tergolong tinggi.
Tercatat perkembangan sistem pembayaran untuk transaksi di Kota Bandung mencapai Rp57,8 triliun dengan jumlah transaksi 29.115 transaksi per Mei 2015. Adapun perputaran transaksi kecil melalui kliring mencapai Rp10,2 triliun dengan warkatnya sebanyak 292.837 lembar.
“Ini butuh pendalaman dan kajian lagi. Perputaran uangnya tinggi tetapi ekonominya justru tengah melemah,” kata Kepala Perwakilan BI Jabar Rosmaya Hadi.
Tidak ada yang tahu soal masa depan, termasuk itu ekonom, pejabat BI, ataupun pelaku dunia usaha. Yang mereka dapat lakukan adalah membaca situasi dan kondisi saat ini untuk meramalkan kemungkinan yang terjadi ke depan.
Ihwal tantangan menghadapi ketidakpastian ekonomi, dunia usaha hanya mengharapkan pemerintah tidak malah mengeluarkan kebijakan menjerumuskan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
