Bianis.com, WASHINGTON--Presiden Barack Obama Senin kemarin mengkritik tajam rencana China untuk memberikan aturan baru pada perusahaan teknologi AS.
Obama mendesak Beijing untuk mengubah kebijakan ini jika ingin melanjutkan bisnis dengan Amerika Serikat. Obama mengatakan dia telah mengangkat perbincangan tentang isu ini dengan Presiden Xi Jinping.
Dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Obama mengatakan dirinya prihatin tentang rencana Beijing untuk mengangkat hukum kontraterorisme yang mengharuskan perusahaan-perusahaan teknologi untuk menyerahkan kunci enkripsi, kode akses yang membantu melindungi data, dan menginstal software keamanan backdoors dalam sistem mereka untuk memberikan akses pengawasan kepada pihak berwenang China.
"Ini adalah sesuatu yang saya angkat langsung dengan Presiden Xi. Kami telah memberi tahu dengan jelas kepada mereka bahwa mereka harus merubah peraturan ini jika masih ingin melakukan bisnis dengan Amerika Serikat."
Pemerintah China melihat aturan tersebut penting untuk melindungi negara dan rahasia bisnis.
Wastern companies mengatakan hal ini membuat proses bisnis yang dijalankan di negara ekonomi terbesar kedua dunia atau China tersebut semakin berat dan meningkatkan ketidakpercayaan atas cybersecurity antara Washington dan Beijing.
Sebuah badan parlemen China membaca draf kedua tentang hukum anti-terorisme pertama di negara pekan lalu dan diperkirakan akan mengadopsi undang-undang dalam beberapa minggu atau beberapa bulan mendatang.
Draft awal, yang diterbitkan oleh Kongres Rakyat Nasional akhir tahun lalu, mengharuskan perusahaan untuk tetap menjaga server dan data pengguna di China, menyediakan catatan komunikasi untuk dipantau otoritas penegak hukum China dan menyensor konten internet yang berkaitan dengan terorisme.
"Hukum pada dasarnya akan memaksa semua perusahaan asing termasuk perusahaan-perusahaan AS, untuk menyerahkan mekanismenya ke pemerintah China di mana mereka dapat mengintai dan melacak semua pengguna layanan tersebut. Seperti yang Anda bayangkan perusahaan teknologi tidak akan bersedia untuk melakukan itu," katanya.
