Bisnis.com, BANDUNG--Kekuatan jaringan (network) dan teknologi merupakan kunci untuk memenangkan persaingan di industri layanan konsumen, baik produk maupun jasa. Kombinasi kedua kekuatan tersebut mungkin sudah dimiliki oleh mayoritas perusahaan besar yang berpengalaman, karena jaringan dan teknologi ini membutuhkan investasi jangka panjang dan berkelanjutan.
Salah satu perusahaan yang memiliki komitmen pada penguatan jaringan dan teknologi secara kontinuitas, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, adalah PT Pos Indonesia (Persero).
Langkah strategis yang diambil Pos Indonesia antara lain mengembangkan bisnis remitansi internasional dengan membidik pengembangan pasar ke Hong Kong, Jepang dan Korea Selatan. Sedangkan untuk bisnis logistik mencoba menembus pasar Asia Tenggara, yang dimulai dengan menggandeng mitra di Singapura dan Malaysia.
Komitmen Pos Indonesia untuk ekspansi di pasar global diungkapkan langsung oleh Budi Setiawan, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero). Dia melihat pada 2015 sebagai tonggak emas bagi perseroan untuk memperluas koridor bisnis di pasar global.
Pos Indonesia merasa percaya diri untuk mengembangkan pasar remitansi dan logistik tersebut. Budi memastikan perseroan sudah memiliki kesiapan, terutama dukungan teknologi dan sistem pembayaran (settlement) .
Ekspansi remitansi ke pasar Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan merupakan strategi bisnis perseroan dalam layanan finansial. Hal itu, dianggap sejalan dengan arahan dari organisasi pos dunia Universal Postal Union (UPU), yang mendorong pos BUMN untuk membuka koridor baru seiring dengan bertumbuhnya jumlah pekerja migran.
“Pos Indonesia memiliki sistem layanan transfer dana dari luar negeri ke Indonesia maupun sebaliknya, secara lebih mudah, aman, cepat dan biaya lebih efisien. Selama ini, pekerja migran Indonesia di luar negeri sebagian masih terjebak layanan transfer dana yang tidak resmi,” ungkap Budi.
Pembukaan layanan remitansi di Hong Kong, rencananya menggandeng agen lokal sebagai mitra bisnis yang menyediakan tempat dan SDM sesuai standar, tetapi sistem dimiliki oleh Pos Indonesia.
“Kita buka dengan berbagai cara. Tahun ini Pos Indonesia juga sudah melakukan agreement dengan mitra di Jepang dan Korea Selatan dan tinggal direalisasikan,” tambahnya.
Kedua negara tersebut dianggap memiliki potensi besar untuk layanan remitansi karena populasi pekerja Indonesianya yang mencapai 70.000 orang, di samping Pos Indonesia terus meningkatkan penggarapan pasar remitansi di Malaysia, Brunei dan Timur Tengah.
Budi mengungkapkan selama ini pekerja migran asal Indonesia di Hong Kong, Jepang dan Korea Selatan masih belum mendapatkan layanan transfer uang secara optimal, terutama karena biayanya yang masih mahal.
Oleh karena itu, Pos Indonesia bekerjasama dengan pos di ketiga negara tersebut, dengan menghubungkan sistem settlement dengan seluruh outlet. Hal itu, agar proses pengiriman uang akan lebih cepat, serta biaya murah dan aman. “Dengan Jepang terhubung dengan Japan Post Bank. tinggal tes sistem koneksinya,” jelas Budi.
PACU KERJA SAMA BILATERAL
Ali Fahmi, Vice President Transfer Uang PT Pos Indonesia menyebut kerja sama bilateral antar-perusahaan pos akan digencarkan salah satu contohnya dengan perusahaan pos Malaysia.
“Untuk pengembangan, kami secara bilateral menyasar beberapa negara. Dalam jangka pendek ini ada [perjanjian kerja sama] dengan Uni Emirat Arab dan Singapura,” ujarnya kepada Bisnis.
Pos Indonesia menargetkan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan perusahaan pos Uni Emirat Arab (UEA) dapat dilaksanakan pada Maret tahun ini.
Menurut dia, Pos Indonesia sudah cukup banyak melayani jasa remitansi dengan menggandeng pihak perbankan sebagai channeling, sehingga saat ini berkonsentrasi untuk meningkatkan bisnis secara mandiri melalui jalur bilateral.
“Yang sekarang ini ada beberapa mitra penyelenggara layanan keuangan, ada Bank Syariah Mandiri, BNI, BCA dan Western Union,” sebutnya.
Setelah UEA dan Singapura, Pos Indonesia menyasar pengembangan bisnis remitansi secara bilateral dengan Jepang dan Korea Selatan, serta mulai dijajaki juga untuk masuk pasar Taiwan.
“Negara ini [Taiwan] cukup besar TKI-nya, tetapi pemain remitansinya masih sedikit. Sementara untuk Hong Kong, kami sudah ada channel di sana, lalu akan dikembangkan untuk agen sendiri,” jelasnya.
Potensi pasar remitansi yang besar dari para TKI, rupanya menjadi motivasi kuat bagi Pos Indonesia untuk memperbesar layanan kiriman uang luar negeri. Fahmi mencatat perputaran uang TKI dari seluruh negara mencapai Rp88 triliun pada 2013.
Selama ini, Pos Indonesia baru bisa menangkap transaksi sekitar Rp15 triliun pada 2013, dengan rata-rata aktivitas pengiriman uang berkisar 400.000-500.000 transaksi per bulannya. Pada 2014, peningkatan remitansi tidak signifikan hanya tumbuh sekitar 4%.
“Memang pertumbuhannya relatif tidak besar, salah satunya karena ada faktor moratorium pengiriman TKI pembantu rumah tangga. Bisnis remitansi pasti terkena dampaknya. “
Di samping itu, pemain yang turut menyasar bisnis remitansi juga semakin banyak, di antaranya dari para pelaku industri perbankan yang semakin agresif melebarkan bisnis ke mancanegara.
Dia menegaskan Pos Indonesia memilih memperkuat ekspansi secara mandiri melalui kerja sama bilateral ataupun melalui channel existing, serta meningkatkan sosialisasi dan promosi ke daerah-daerah yang merupakan kantong para TKI.
Sementara itu, VP International Services Pos Indonesia M. Said Haryadi menambahkan, perseroan secara aktif membuka kerja sama bilateral antara lain dengan Singapura, Malaysia dan Brunei untuk layanan express mail service maupun kiriman paket dan dokumen biasa.
Selama ini, Pos Indonesia baru menguasai pasar kiriman barang dan dokumen ke luar negeri sebesar 10%, dengan total pendapatan pada 2014 sekitar Rp250 miliar. Adapun volume pasar dari kiriman barang dan dokumen dari Indonesia ke luar negeri mencapai Rp2,5 triliun setahun.
"Pos Indonesia menargetkan bisa menguasai pasar 30% dari kiriman paket dan dokumen internasional. Selama ini perseroan terlalu fokus menggarap pasar ritel yang pangsa pasarnya kecil, sehingga ke depan akan fokus menggarap pasar korporasi," jelasnya kepada Bisnis.
Salah satu yang diandalkan adalah layanan Pos Ekspor untuk menyasar kalangan korporasi dan usaha kecil menengah (UKM). Said optimistis layanan ekspor tersebut sangat kompetitif baik dari sisi harga maupun kecepatan dan keamanan dalam proses pengiriman antara 4--8 hari.
"Ritel mungkin 40% sudah dikuasai perseroan, tetapi untuk korporasi masih harus ditingkatkan. Pos memiliki 350 tenaga penjual di seluruh Indonesia, dan akan lebih fokus menggarap dari sektor korporasi dan UKM untuk jasa pengiriman internasional," tegasnya.
Komitmen kuat Pos Indonesia untuk ekspansi layanan internasional ini patut diapresiasi, terutama bagi kalangan BUMN agar bisnisnya tidak hanya menjadi perusahaan 'jago kandang' dan terlalu terbuai dengan besarnya pasar domestik.
Pemerintah sebagai pemilik BUMN, diharapkan juga terus memberikan dukungan regulasi dan menjamin kepastian politik dan ekonomi, terutama dalam memperjuangkan azas resiprokal agar perlakuan perusahaan asal Indonesia yang ekspansi ke luar negeri, bisa mendapatkan perlakukan setara dengan perusahaan asing yang masuk ke Indonesia dengan begitu mudahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
