CIREBON—Pemerintah Kota Cirebon Jawa Barat terus mendorong ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat melalui sejumlah program andalan yang telah dijalankan sejak beberapa tahun terakhir.
Salah satu program yang telah berjalan di Kota Cirebon dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni antara lain memberikan subsidi silang dari bantuan Kementerian Perumahan Rakyat kepada pengembang, dengan membangun akses jalan dan saluran air di perumahan.
Hal itu, diimplementasikan melalui program pembangunan Perumahan Formal Bersubsidi, yang dampaknya mampu menurunkan harga jual rumah dari pengembang kepada konsumen kalangan menengah-bawah hingga 30%.
Wali Kota Cirebon Ano Sutrisno mengatakan untuk mengeluarkan regulasi yang dapat mengintervensi pengembang agar menyediakan rumah sederhana dirasakan cukup sulit, mengingat besarnya investasi yang harus dikeluarkan pengembang khususnya dalam pengadaan lahan.
Menurutnya, salah satu cara yang memungkinkan yang dipilih Pemkot Cirebon adalah memberikan bantuan silang kepada pengembang dengan membangun sarana penunjang area perumahan sehingga harga jual rumah bisa lebih murah.
“Cara lain untuk menyediakan kawasan permukiman murah dan layak huni bagi masyarakat adalah dengan memanfaatkan tanah timbul di Kota Cirebon,” ujarnya kepada Bisnis.
Ano mengungkapkan luas tanah timbul di wilayah Kota Cirebon kini bertambah sekitar 74,18 hektare dan saat ini masuk dalam wacana dibuatkan regulasi agar tanah timbul bisa menjadi aset Pemkot Cirebon, agar tidak dimanfaatkan sembarangan oleh masyarakat yang membangun permukiman kumuh.
“Menyiasati mahalnya harga lahan, kami mewacanakan pembangunan rumah tapak vertikal di kawasan tanah timbul, karena backlog di Kota Cirebon lebih dari 6.000 rumah. Angka it uterus berkurang sehingga berhasil mempertahankan gelar penghargaaan Adiupaya Puritama 2014 yang merupakan gelar yang diraih dalam tiga tahun berturut-turut,” ungkapnya.
Selain mendorong pembangunan kawasan hunian baru, Pemkot Cirebon juga memacu perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Wali kota menjelaskan tahun ini pihaknya telah memperbaiki 940 unit rumah dengan sumber pendanaan ABPD Kota Cirebon untuk 290 rumah, APBD Pemprov Jabar 400 rumah, dan APBD Pemerintah Pusat 250 rumah dari bantuan Menkokesra.
“Perbaikan Rutilahu 2015, telah diajukan perbaikan rumah sebanyak 1.800 rumah kepada Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon Yoyon Indrayana menuturkan untuk target perbaikan Rutilahu, pihaknya berupaya mengubah paradigma bantuan perbaikan Rutilahu menjadi bantuan rumah miskin (Rumkin). Tujuangnya untuk menekan angka pengajuan perbaikan rumah yang terus bertambah.
“Selama ini banyak masyarakat dari golongan mampu mengajukan perbaikan Rutilahu yang seharusnya hak masyarakat yang tidak mampu,” tuturnya. (k3)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
