BANDUNG—China menjadi negara yang terbilang sukses menggarap konsep penguasaan bank tanah (land banking) demi memenuhi penyediaan hunian bagi warga. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini tengah mengambil kuda-kuda menerapkan kebijakan yang sama guna mengatasi angka backlog yang diprediksi masih tinggi.
Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Jabar Bambang Riyanto mengatakan setelah membentuk balai pengelolaan dan pelayanan perumahan regional Jabar [BP3JB] pihaknya langsung menyusun program khusus untuk pemenuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah [MBR]. “Ini akan jadi ujung tombak penyediaan rumah untuk MBR,” katanya kepada Bisnis.
Menurutnya, penguasaan lahan menjadi salah satu strategi khusus pertama BP3JB yang diterapkan di sejumlah wilayah. Saat ini, sejumlah lahan di kawasan industri seperti di Rancaekek, Kabupaten Bandung dan Ujung Berung, Kota Bandung sudah dibebaskan. “Selanjutnya akan membidik wilayah Bandung Barat dan Bogor, Depok, Bekasi. Semuanya dalam rangka penyediaan bank tanah,” ujarnya.
Setelah dikuasai, Pemprov Jabar berencana membangun rumah yang bisa disewa buruh dengan harga murah. Bambang menjelaskan buruh yang akan mendiami rumah tersebut dimungkinkan untuk menyewa seumur hidup.
Di sisi lain, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan pengembang untuk membangun rumah murah. “Buruh yang memiliki tabungan dan BPJS Ketenagakerjaan bisa pindah ke sana, konsepnya ini rumah semurah-murahnya,” tegasnya.
Sementara itu, Dinas Permukiman dan Perumahan Jabar juga akan mendukung lewat penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta prasarana dan sarana dasar maupun prasarana umum (PSDPU) seperti penyediaan jaringan air minum di perumahan swasta. “Itu langkah yang disiapkan ke depan. Kami sekarang sudah memulai,” katanya.
Rencana ini bukan berarti tanpa tantangan. Plt Kepala Bidang Perumahan Dinas Permukiman dan Perumahan Jabar Bobby Subroto mengungkapkan bank tanah dari sisi kelembagaan kewenangannya belum bisa diserahkan ke daerah. “Pengadaan tanah masih jadi domain BPN. Termasuk kebijakan land banking,” ujarnya.
Di sisi lain, penguasaan lahan berhadapan dengan makin mahalnya harga tanah, sementara anggaran yang dimiliki terbatas. Namun Pemprov Jabar tetap berupaya melakukan pengusahaan lahan yang sudah direncanakan untuk membangun rumah-rumah murah. “Lahan itu tetap dibeli oleh pemerintah, jadi kebijakan land banking bisa dijalankan,” tegasnya.
Ketua DPD REI Jabar Yana Mulyana menilai konsep bank tanah lebih menguntungkan dibandingkan dengan keleluasaan pengembang membangun rumah susun sebagai pengganti rumah sederhana. Menurutnya jika membangun rumah susun memerlukan modal yang lebih besar dibandingkan dengan rumah tapak. (k57)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
