Hilir mudik truk pengangkut pasir setiap hari melintas di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bandung memasok bahan bangunan ke sejumlah proyek perumahan. Bahkan, tak hanya di Kabupaten Bandung, aktivitas pembangunan permukiman baru terjadi di seluruh kota di Jawa Barat. Papan-papan iklan menawarkan kredit pemilikan rumah juga menghiasi jalanan di berbagai kota tersebut.
Akan tetapi, belum semua warga Jabar bisa memiliki hunian. Gan Gan Saeni hanya bisa menelan ludah. Pegawai kontrak di daerah Mohamad Toha, Bandung tersebut mengaku memiliki hunian masih jadi angan-angan. Lelaki berusia 35 tahun, yang memiliki dua orang anak ini, sampai sekarang masih mendiami rumah kontrakan. “Ingin punya rumah. Tapi, saya masih sulit memenuhi syarat kredit, meskipun banyak perumahan dengan KPR yang terjangkau,” katanya kepada Bisnis.
Tinggal di rumah kontrakan sejak 5 tahun lalu diakuinya hanya sebagai opsi sementara. Dia mengaku meski pegawai kontrak, dengan standar gaji yang lumayan, dirinya berharap bisa memiliki rumah tipe 22. “Saya masih sanggup mencicil, tapi marketing perumahan ragu dengan kemampuan dan status saya,” ujarnya.
Gan Gan hanya sebuah potret. Ribuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jabar memiliki mimpi yang sama, namun masih kesulitan untuk memiliki hunian. Potret ini membuat angka kebutuhan terhadap ketersediaan perumahan [backlog] di Jawa Barat dari tahun ke tahun tak beringsut. Versi asosiasi pengembang angka masih berkutat di 3 juta unit, sedangkan versi Pemerintah Provinsi Jabar tinggal 1,5 juta unit.
Ketua Real Estat Indonesia (REI) Jabar Yana Mulyana menilai pemenuhan kekurangan suplai perumahan untuk segmen MBR akan menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah, dan pihak pengembang di Jabar.
Angka backlog 3 juta menurutnya masih merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya.
"Kebutuhan rumah untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di provinsi ini mencapai 40% dari jumlah total yang diberikan Kementerian Perumahan Rakyat dalam skala nasional. Persentase tersebut, kurang lebih 80.000 unit rumah ditargetkan terbangun di Jabar, dari 200.000 unit per tahunnya yang ditetapkan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Ketimpangan makin lebar dari waktu ke waktu mengingat REI Jabar sendiri hanya bisa memberikan suplai perumahan baru sekitar 40.000 hingga 45.000 unit dalam setahun. “REI tak sanggup melampaui laju kebutuhan konsumen perumahan yang sangat pesat,” tegasnya.
Di sisi lain, REI juga masih terkendala dalam memulai menggarap segmen MBR karena belum stabilnya suku bunga dan pajak yang dikenakan. Padahal, REI melihat ada peluang yang besar dari masyarakat berpenghasilan rendah tetapi mereka harus bersabar karena kebijakan dari pemerintah belum sepenuhnya jelas.
Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Wilayah Jawa Barat Ainoor Kardiman mengatakan para pengembang membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah.
Dukungan ini dapat berupa kemudahan untuk mendapatkan berbagai macam izin pembangunan rumah agar prosesnya dapat berlangsung cepat dan murah, sehingga harga rumah jual rumah subsidi pun dapat ditekan.
UJUNG TOMBAK
Angka backlog masih terus bisa diperdebatkan, namun praktik masing-masing pihak mengurangi backlog di lapangan terus berjalan.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jabar Bambang Riyanto mengatakan pihaknya menyadari kekurangan rumah dan hunian serta terjaminnya keamanan hunian bagi MBR masih menjadi masalah besar. “Kita keluar dulu dari perdebatan soal angka backlog, kami ingin berperan mengatasi itu,” ujarnya kepada Bisnis.
Demi menekan backlog, sejak 2013 pihaknya menyusun sejumlah program untuk pemenuhan hunian bagi MBR dengan membentuk balai pengelolaan dan pelayanan perumahan regional Jabar [BP3JB]. Kewajiban pemerintah provinsi dalam membangun rumah menurutnya hanya sebagai fasilitator. “Perumahan stakeholder-nya banyak. Sebagai fasilitator, kami tidak selalu harus bersifat membangun rumah langsung,” ujarnya.
Akan tetapi, melalui BP3JB pihaknya memiliki program khusus untuk memenuhi kebutuhan rumah dan hunian MBR, dengan memecah konsentrasi khusus pemenuhan perumahan bagi MBR menjadi 3 sub unit yakni sub unit pelayanan rusunawa, sub unit kawasan siap bangunan (Kasiba) dan lingkungan siap bangunan (Lisiba), serta sub unit pelayanan rumah murah. “Ini sudah dipayungi hukum lewat peraturan gubernur, jadi ini langkah serius,” tegasnya.
Dalam jangka pendek, sub unit ini masih memfokuskan pada pelayanan rumah susun. Pembangunan rusunawa sendiri selama ini masih diintervensi oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat dengan pendekatan yang berbeda. Di Jabar sendiri Kementerian PU sejak 2003-2011 sudah membangun 41 twin block. Sedangkan Kemenpera dari 2005-2012 baru 75 twin block.
Pembangunan rusunawa PU ini tersebar di sejumlah daerah antara lain Bandung, Cimahi, Depok, Bogor, Cirebon, dan Sukabumi. Sementara Kemenpera banyak membangun dengan cara menggandeng institusi lain seperti Kodam III Siliwangi, perguruan tinggi negeri, dan Kepolisian. “Ada juga rusunawa yang dibangun di lahan milik Pemprov Jabar dengan sumber biaya APBN,” ungkapnya.
Rusunawa yang dikhususkan untuk pekerja industri atau buruh dan PNS ini masih berada di Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Kota Bandung berjumlah 13 twin block dengan rata-rata hunian tipe 24-36. Menurut Bambang, pembangunan rusunawa hanya sebagai batu loncatan dan bukan solusi pemenuhan kebutuhan. “Ini bukan solusi permanen mereka harus tetap memiliki rumah,” tuturnya.
Pihaknya akan menetapkan sejumlah syarat bagi para penghuni untuk memiliki tabungan perumahan rakyat dan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Setelah mereka keluar dari rusunawa, selanjutnya akan diarahkan ke perumahan yang dibangun lewat kerjasama pemerintah dan pengembang di sebuah kawasan tertentu. “Ini untuk MBR bagi buruh dan pekerja informal,yang selama ini tidak bankable akan difasilitasi.”
Plt. Kabid Perumahan Diskimrum Jabar Bobby Subroto mengatakan BP3JB ini memiliki target kerja jangka pendek membentuk pembinaan pembentukan rumah susun yang dibangun Pemprov Jabar. Selama ini ada persoalan pengelolaan rusun banyak yang tidak jalan. “Seperti kasus di DKI. Inginnya Jabar menertibkan hal itu,” katanya.
Pihaknya mengaku usai menuntaskan persoalan rusunawa, ke depan giliran sub unit layanan rumah murah akan serius bekerja. Agenda awal, sub unit ini akan berkeliling ke daerah dan menemui asosiasi perumahan untuk pengadaan rumah-rumah yang arahnya ke pasar MBR.
Pihaknya sudah menyiapkan sejumlah skema agar perumahan murah untuk MBR terwujud, di antaranya rencana membangun perumahan dengan kepemilikan di lahan provinsi, lalu skema Kasiba dan Lisiba akan diintensifkan dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Itu masih belum jalan, meskipun sudah tertuang dalam rencana tata ruang. Nantinya akan disinergikan, karena ada aturan terkait rumah susun skema yang ditetap pemerintah pusat di mana penghuni rusunawa setelah 2 atau 3 tahun harus pindah. Ini nantinya akan diarahkan ke rumah-rumah murah yang kami bangun,” jelasnya.
Dari langkah ini, setidaknya mimpi warga seperti Gan Gan mudah-mudahan segera terwujud. (Fajar Sidik/K57)
