Landas pacu sepanjang 2.500 x 60 meter itu sudah terbentang. Tapak dari beton yang berada di tiga desa Kertajati, Bantarjati, dan Kertasari tersebut direncanakan akan tuntas pada akhir 2014 ini. Jika fisik landas pacu sudah selesai, selanjutnya fasilitas sisi udara lainnya seperti taxiway dan apron bakal menyusul.
Artinya rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka sudah makin nyata dan serius.
Dibangun sejak akhir 2013 lalu, cikal bakal landas pacu sisi udara tahap I yang dibiayai pemerintah pusat tersebut mulai membuka babak baru bagi Pemprov Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya memprioritaskan pembangunan BIJB Kertajati sebagai proyek monumental Pemprov Jabar. “Kita perlu memiliki sejumlah terobosan untuk mewujudkan mimpi,” katanya di Bandung, awal pekan ini.
Pemprov Jabar kali ini sudah memasuki tahapan-tahapan baru dalam membangun bandara tersebut. Salah satunya rencana pembangunan terminal, atau sisi darat yang mengusung konsep green building. Setidaknya, ada empat desain dirancang oleh konsultan agar memunculkan terminal yang sesuai dengan jati diri Jabar dan ikon dari lokasi bandara yang berada di Majalengka.
Empat desain tersebut merinci semua kebutuhan dari segala sisi. Dari sisi desain ada yang mengacu pada seni budaya yakni motif tari merak dan kurung merak. Lalu ada motif alam berupa hamparan pohon jati yang disesuaikan dengan nama Kertajati sendiri. “Semua desainnya indah, kalau jadi ini bisa jadi bandara terindah di Indonesia,”ujarnya.
Dari studi awal Rancangan Teknik Terinci (RTT) sisi darat dibuat empat alternatif luasan terminal dengan tingkat kenyamanan penumpang yang berbeda. Pertama, dengan 120.400 meter persegi, proyeksi jumlah penumpang 8 juta, serta biaya pembangunan terminal mencapai Rp2,41 triliun. Kedua, luas 140.200 meter persegi, penumpang 17 juta, dan biaya Rp2,8 triliun.
Alternatif ketiga adalah terminal dengan luas 215.200 meter persegi dengan proyeksi penumpang 17 juta, dengan biaya pembangunan terminal mencapai Rp4,3 triliun. Opsi keempat seluas 88.000 meter persegi, jumlah penumpang diproyeksikan 6 juta, biayanya mencapai Rp1,76 triliun. Sumber pembiayaan akan bertambah jika digabung dengan total keseluruhan pembangunan sisi darat tahap I.
Setelah dihitung ulang dan mempertimbangkan kebutuhan operasional dan komersial, luas terminal yang dibutuhkan mencapai 115.500 meter persegi dengan tingkat kenyamanan penumpang 0,014 (setara Bandar Udara Kualanamu Medan) membutuhkan biaya pembangunan Rp2,32 triliun. Sementara untuk total biaya pembangunan sisi darat mencapai Rp4,16 triliun.
Pihaknya memastikan terminal BIJB akan mengusung konsep keseluruhan sebagai bandara hijau. Tak hanya mewajibkan adanya hutan kota, bandara tersebut nantinya akan mengoptimalkan pemanfaatan cahaya matahari untuk meminimalkan penggunaan energi listrik untuk penerangan dengan desain arsitektur bangunan yang sesuai, serta pemakaian air daur ulang yang efisien. Bangunan akan memanfaatkan pencahayaan maksimal dari sinar matahari. “Seperti bandara di Korea Selatan,namun hutan kotanya akan lebih terlihat,” paparnya.
Di sisi lain, pihaknya juga menggenjot berdirinya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. BIJB & Aerocity Kertajati yang akan bergandengan dengan PT. Angkasa Pura II untuk mengelola bandara atau sisi darat yang merupakan porsi Pemprov Jabar. “Setelah desain, sekarang kami fokus pada pembentukan kelembagaan pengelola bandara yang akan dibentuk September ini,” katanya.
Porsi saham di BUMD ini sebanyak 12% akan dimiliki oleh PT. Jasa Sarana [BUMD,] dan 88% dimiliki Pemprov Jabar. Rencananya jika sudah terbentuk, perusahaan ini akan membentuk perusahaan bersama dengan AP II. Namun pihaknya juga tak menutup kemungkinan pengelolaan akan melibatkan swasta lokal, maupun asing.
Gubernur menegaskan setelah BUMD terbentuk, pengurus segera membahas persoalan teknis dengan AP II. “Kalau tidak ada persoalan dari sisi pembiayaan, 2017 bandara ini bisa beroperasi,” katanya.
KRONOLOGIS KERTAJATI
BIJB Kertajati, Majalengka sudah digagas sejak era kepemimpinan Gubernur Jabar Danny Setiawan pada 2002. Setelah melalui kajian lokasi, bakal bandara ditetapkan di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka seluas 1.800 hektare, dengan Keputusan Menteri Perhubungan KM No.34 Tahun 2005 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Perhubungan KP No. 457 Tahun 2012.
Sebagai tindak lanjutnya, disusun Master Plan BIJB pada tahun 2007 dan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah 5 tahun Master Plan BIJB direview pada tahun 2013. Untuk lebih menggerakkan perekonomian di kawasan ini, Pemprov Jabar juga akan mengembangkan Kawasan Aerocity seluas 3.200 hektare di luar kawasan BIJB.
Angin segar juga ditopang dengan masuknya proyek tersebut ke dalam RPJMN dan Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Kepala Divisi Humas dan Promosi KP3EI Edib Muslim menambahkan jika PDRB Jabar pada 2025 ditargetkan sebesar US$867 miliar, maka kehadiran BIJB Kertajati setidaknya bisa menyumbang seperempat dari target tersebut. “Pada 2025, Majalengka bisa menghasilkan PDRB
US$24,7 miliar, itu hampir setengah dari PDRB Singapura,” katanya beberapa waktu lalu.
Dia menilai pembangunan bandara di Majalengka lebih memiliki keunggulan dibandingkan dengan daerah lain di Jabar. “Air adalah konsideran utama kenapa BIJB dipilih di Majalengka, bukan Ciamis atau daerah lain,” terangnya.
Dukungan pemerintah tersebut membuat Pemprov Jabar bersemangat mempercepat pembangunan bandara. Selain langkah pembebasan lahan, promosi lewat market sounding beberapa kali dilakukan. Sejumlah investor menunjukan ketertarikan untuk terlibat dalam pembangunan bandara yang akan terhubung dengan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan dan Cikampek-Palimanan tersebut.
Catatan Bisnis, investor asing dari Belanda, Malaysia, Uni Emirat Arab, Korea Selatan hingga Jepang tergiur menggarap bandara, sekaligus aerocity yang bernilai ekonomi. Ketertarikan ini terus ditindaklanjuti Pemprov Jabar dengan sejumlah skema bisnis. Keberadaan perusahaan patungan antara BUMD dengan AP II nanti akan menjadi wadah untuk menyeleksi investor swasta yang akan terlibat.
Kepala Bappeda Jabar Denny Juanda mengatakan ide pendirian bandara tersebut adalah skenario daerah, yang melihat Indonesia yang luas ini, membutuhkan pintu gerbang dunia yang bukan hanya mengandalkan Bandara Soekarno-Hatta. “Jadi setelah Cengkareng, ada Kertajati. Bandara ini ideal karena Bandung dan Kawasan Timur akan dikembangkan sebagai Kota Metropolitan. Jadi harus ada bandara," tegasnya.
KONSISTENSI DUKUNGAN PUSAT
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Deddy Taufik mengatakan pemerintah pusat terus memperlihatkan keseriusaannya membiayai sisi udara BIJB. Menurutnya, Pemprov yang bertugas membebaskan lahan untuk pembebasan lahan BIJB sudah mencapai 778 hektare dengan total dana yang sudah diserap Rp665 miliar sejak 2009-2014. “Kami fokus untuk menyelesaikan pembebasan lahan fase I udara seluas 182 hektare agar pembangunan fase I tahap I dapat segera dilaksanakan,” ujarnya.
Untuk mencapai target penyelesaian pembebasan lahan fase I, Pemprov Jabar menambah anggaran sebesar Rp200 miliar dari APBD Perubahan 2014. Pembangunan jalur runway akan dilakukan bertahap, dimulai dari 2.500 meter sampai 4.000 meter. Bandara Kertajati sendiri sudah direncanakan akan memiliki tiga runway yang dibangun di areal seluas 1.800 hektare. “Kalau di bawah 4.000 meter, untuk sebuah runway [bandara internasional] apa artinya?,” ujarnya.
Pihaknya meyakini pemerintah pusat akan terus memberi perhatian secara simultan dalam terwujudnya bandara di kawasan Timur Jabar ini. Pemerintah Pusat sendiri kembali menganggarkan Rp85 miliar untuk pembangunan fisik sisi udara. “Anggaran APBN yang sudah terserap mencapai Rp230 miliar. Pemerintah pusat akan menyelesaikan sisi udara sekaligus sarana navigasi pada 2017,” jelasnya.
Komitmen dan konsistensi pemerintah pusat membiayai sisi udara hingga tuntas tampaknya menjadi kunci perwujudan bandara tersebut, karena kesiapan pembangunan sisi darat, yang akan dimulai pada 2015 oleh Pemprov Jabar lewat perusahaan gabungan BUMD dan AP II, harus diimbangi dengan percepatan sisi udara.
Dishub Jabar sudah membahas konsep sisi darat, berkapasitas 12 juta penumpang per tahun ini, dengan pihak maskapai seperti Garuda Indonesia, Lion Group dan Airasia. Maskapai juga diminta masukan terkait kekurangan yang terjadi di Bandara Kualanamu dan Sepinggan. “Kekurangan dari pengguna di dua bandara tersebut jangan sampai terjadi di BIJB,” ujarnya.
Deddy Taufik menargetkan kualitas dari BIJB bisa melebihi Sepinggan dan Kualanamu. Menurutnya, bandara ini harus bisa beroperasi Desember 2017 sesuai permintaan Gubernur. Jika tahapan dan anggaran dari seluruh pihak saling menunjang, terutama dukungan pemerintah pusat, pihaknya optimistis target tersebut tercapai.
Kertajati nantinya bakal dilengkapi dengan akses tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, tol Cikampek-Palimanan dan jalur kereta supercepat. Serta kawasan komersial aerocity seluas 3.200 hektare.
Maskapai sendiri terlihat antusias menyambut keberadaan bandara ini. General Manager Garuda Indonesia Jawa Barat Ardy Protoni Doda mengatakan pihaknya menyambut gembira melihat progres pembangunan BIJB saat ini. Garuda Indonesia memiliki harapan besar bisa mengembangkan layanan jika bandara tersebut terwujud. “Bandara Husein [Bandung] sudah sangat sempit untuk melakukan inovasi kualitas layanan,” ungkapnya.
Menurutnya, kehadiran BIJB memungkinkan inovasi pelayanan lebih optimal. Bandara Kertajati diharapkan bisa melayani penumpang yang transit dan menjadi hub internasional. “Potensi pasar midle east di sini cukup besar. Jika pesawat besar bisa masuk, pelayanan internasional kita buka,” ujarnya.
Meski jarak BIJB ke pusat Kota Bandung cukup jauh, Garuda memandang potensi BIJB sangat besar, karena Jabar memiliki populasi penduduk terbesar secara nasional. Akan tetapi, pihaknya meminta agar moda transportasi dari Ibu Kota Provinsi diperhatikan. (k57/Fajar Sidik)
