Bandung Masih Butuh Banyak Rusunawa

[caption id="attachment_267887" align="alignright" width="300"] (jibiphoto)[/caption] Bisnis-jabar.com, BANDUNG--Pemkot Bandung akan terus mendesak pemerintah pusat agar melakukan penambahan jumlah twinblock rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Pasalnya, angka backlog di Kota Bandung mencapai 19.000 kepala keluarga (KK). Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung Dodit Ardian Panjapana mengatakan saat ini jumlah rusunawa yang tersedia di Kota Bandung mencapai 9 twinblock atau 864 unit rumah. Akan tetapi, katanya, belum semua block siap dihuni akibat sejumlah fasilitas penunjang yang belum tersedia. "Selain itu, ada juga rusun yang belum dilengkapi fasilitas listrik dan kerusakan di sejumlah bagian bangunan," katanya, kepada wartawan di Bandung, Jumat (8/11/2013). Menurut dia, dari sembilan twinblock itu belum semuanya diserahkan oleh sejumlah kementerian baik Perumahan Rakyat atau Pekerjaan Umum. Selama ini, Pemkot Bandung terkesan kurang aktif dalam mengejar serah terima rusunawa yang telah tuntas di bangun. Rusunawa yang menjadi prioritas untuk diisi dalam waktu dekat adalah Rusunawa Cingised di Kelurahan Arcamanik. Jumlah unit rumah yang tersedia mencapai 240 unit. Sementara warga, yang mengantre untuk mengisi tempat tinggal di kawasan tersebut itu mencapai 3.000 unit. Pemkot sendiri telah melakukan pendataan dan verifikasi bagi warga yang berhak tinggal di hunian dengan tarif sewa yang terjangkau tersebut. Salah satu yang dilarang untuk masuk ke kawasan itu adalah mereka yang mereka memiliki mobil dan sudah memiliki tempat tinggal. Berdasarkan pemantauan awal, terdapat sekitar 10% penghuni yang tidak berhak tinggal di rusunawa tersebut karena tidak tergolong MBR. Bahkan, ada diantaranya yang memiliki kendaraan roda empat. "Diharapkan kepada mereka untuk segera pindah dengan sendirinya, karena rusunami itu ditujukan bagi warga miskin," ucapnya. Menurut Dodit, unit yang ditinggalkan oleh eks penghuni non-MBR tersebut nantinya akan diisi oleh masyarakat MBR lainnya, bersama dengan unit lainnya yang masih kosong saat ini. Berdasarkan data 2006, jumlah peminatnya melebihi dari 3.000 KK masyarakat miskin. Agar relokasi warga ke rusunawa cepat terealisasi, pihaknya masih mematangkan draf payung hukumnya berupa peraturan wali kota (Perwal) tentang penghunian rusun. Pada prinsipnya, pemkot akan terus mendorong pembangunan tempat tinggal dengan mengusung konsep vertikal dengan cara memperbanyak membuka lahan baru di atas lahan yang telah menjadi aset pemda. Saat ditanga mengenai target kapan penuntasan angka backlog tersebut, Dodit mengaku pada prinsipnya pembangunan harus disesuaikan dengan tata ruang dengan prioritas penataan kawasan kumuh.(k6/k29)