Menkeu Agus Martowardojo Terima Anugerah Parahita Ekapraya

[caption id="attachment_283784" align="alignleft" width="300" caption="(antara)"][/caption] JAKARTA—Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dari Presiden Republik Indonesia atas komitmen kementerian yang dipimpinnya dalam menerapkan strategi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor pembangunan. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam siaran pers di Jakakarta, Rabu menyebutkan, penghargaan itu diberikan oleh Presiden dalam puncak Peringatan Hari Ibu di Gedung Smescco Jakarta pada Selasa (18/12). Selain kepada Menteri Keuangan, Anugerah Parahita Ekapraya diberikan kepada 12 kementerian/lembaga, 21 pemerintah provinsi, dan 42 pemerintah kabupaten/kota. Menurut Yudi, Kementerian Keuangan memberikan perhatian besar terhadap isu pengarusutamaan gender (PUG) yang ditunjukkan dengan pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender (Tim PUG) dan Kelompok Kerja Percepatan Implementasi PUG (Pokja PUG) yang beranggotakan wakil dari tiap unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Tim PUG dan Pokja PUG tersebut diharapkan dapat menyebarluaskan pengertian dan wawasan mengenai kepedulian gender serta penerapannya di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan bidang tugas, fungsi, serta nilai-nilai Kementerian Keuangan. Tim PUG dan Pokja PUG Kementerian Keuangan telah memasukkan materi pengarusutamaan gender dalam materi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) serta melakukan pelatihan penyusunan "terms of reference" (TOR) mengenai "gender budget statement" (GBS) kepada para Penelaah di Direktorat Jenderal Anggaran. Sosialisasi juga dilaksanakan di satuan kerja Kementerian Keuangan di daerah-daerah serta sosialisasi untuk pejabat eselon I dan eselon II dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh masing-masing unit eselon I. Sejak tahun 2010, Kementerian Keuangan juga mengimplementasikan anggaran responsif gender sehingga program, kegiatan, ataupun output yang dihasilkan harus memperhatikan aspek gender dalam penganggarannya. Selain itu, sebagai wujud penerapan pengarusutamaan gender, di kantor pusat Kementerian Keuangan disediakan "nursery room" untuk mengakomodasi keperluan pegawai wanita di Kementerian Keuangan.(Antara/yri)