HABIBIE Serius Bangun Industri Dirgantara Nasional

(bisnis-jabar.com) JOGJA – Presiden ke-3 Indonesia, BJ Habibie kembali menegaskan tekadnya untuk membangun indsutri kedirgantaraan di Indonesia. Dia menegaskan bakal melanjutkan proyek N-250, pesawat terbang sipil yang dulu terhenti lantaran terhantam krisis moneter di akhir 1990-an. Ditemui seusai menjadi pembicara utama dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) VII 2012, Habibie menyampaikan dirinya tengah mendirikan perusahaan PT Regional Aviation Industry (RAI). “Pemilik dari perusahaan ini ialah PT Dirgantara Indonesia dengan kepemilikan saham 15 persen,” kata dia di Royal Ambarrukmo Hotel, Kamis (1/11/2012). Sisa saham, lanjutnya, dapat dimiliki perusahaan lain tetapi dengan kepemilikan maksimal 5%. Ketentuan ini sengaja diatur demikian untuk mengatur agar kepemilikan tetap berada di tangan Indonesia. Dengan kata lain, dari 85% saham tersisa, ada 17 perusahaan yang memiliki kesempatan menjadi salah satu pemilik. Sementara saham yang dimiliki PT Dirgantara Indonesia dibatasi hanya 15% dan tidak menyerahkan ke BUMN agar perusahaan ini dapat maju secara maksimal, tanpa dicampuri kepentingan politis. “Jika saham yang dimiliki sampai 20 persen atau diserahkan ke BUMN. Nanti sebentar-sebentar dipanggil karena ada maksud-maksud politik. Saya tidak mau persoalan ini dicampur-campur seperti itu,” tegas dia. Guna mempercepat rencana tersebut, Habibie menunjuk putra sulungnya, Ilham Akbar Habibie untuk mengatur masalah keuangan. Mengenai jenis pesawat, Habibie menyatakan pesawat andalan Indonesia, N-250 tetap akan menjadi pilihan. Kendati termasuk besutan lawas, tetapi model ini disebutnya tidak kalah canggih dengan pesawat terbaru saat ini. Khusus untuk SDM, ia menuturkan tidak pernah risau tentang persoalan ini. Pasalnya, Indonesia masih memiliki tenaga berkualitas. Dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, ia menilai ITB tetap menjadi ‘pabrik’ yang paling cocok menghasilkan SDM mumpuni. Di sisi lain, kampus ini memiliki fasilitas yang terbilang lengkap untuk mendukung kompetensi. “Lewat ini semua, saya berharap kita tidak akan lagi impor kendaraan. Baik pesawat, kapal atau kereta dan gantian ekspor SDA. Sebaliknya, kitalah yang menjadi produsen kendaraan,” tandas dia.(SOlopos/fsi)