DAHLAN ISKAN VS DPR: Dahlan, Jokowi, Ruhut & Pencitraan

Belakangan ini dua nama pejabat di dalam negeri, dengan kapasitasnya masing-masing yakni Dahlan Iskan dan Joko Widodo sedang menjadi sorotan publik. Dahlan dengan aksi “nyelenehnya” seperti membersihkan WC di Bandara, saking kesalnya dengan kebersihan di titik layanan publik itu, selain mendapat tepuk tangan warga, juga tak sedikit mendapat kritikan. Sejumlah pihak menganggap Dahlan sebagai menteri yang lebay, dan sering menabrak “tata krama” politik yang selama ini dianggap sebagai satu-satunya kebenaran di negeri ini. Hal yang mirip juga dialami Jokowi. Sebelum menjadi gubernur DKI orang tak menganggap Jokowi sebagai sosok yang sangat perlu untuk dihitung. Tapi, begitu dia menjadi Gubernur dan keluar masuk kampung, orang pun mulai berkomentar. Ujung-ujungnya, baik Dahlan maupun Jokowi selain mendapat pujian dan tepuk tangan juga tak sedikit mendapat cibiran dan kritikan. Selain “aksi tak pantas” Dahlan Iskan yang mencuci wc di Bandara, Menteri BUMN itu belakangan sedang menjadi sasaran tembak DPR terkait   program penghematan BBM yang gagal dijalankan PLN saat Dahlan masih menjadi direktur utama di sana. Versi Dahlan, program penghematan BBM itu gagal dilaksanakan karena janji mendapat pasokan gas tidak terpenuhi. Pilihannya saat itu adalah, membiarkan terjadi pemadaman listrik selama 6-8 bulan atau menggunakan BBM dengan harga yang tak hemat. Kembangan dari masalah ini menjadi meluas ketika DPR mengancam akan memanggil paksa Dahlan Iskan, karena dinilai mangkir dari panggilan parlemen. Sementara itu, Ketua DPP Bidang Kominfo Partai Demokrat Ruhut Sitompul seperti diberitakan Indonesia Today di url http://www.itoday.co.id/politik/ruhut-sitompul-tuding-kerja-jokowi-pencitraan-saja menyatakan aksi Gubernur DKI Jakarta blusukan ke sudut-sudut Jakarta sebagai upaya pencitraan saja. “Pencitraan saja, kasihan Jakarta,” sindir Ruhut, Rabu (24/10). Menurut dia, pencitraan ala Jokowi ini tidak akan lama. Masyarakat akan tahu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan oleh Jokowi. “Kita tunggu satu tahun nanti, kita tunggu tanda-tandanya,” lanjut Ruhut. Lanjut anggota Komisi III DPR ini, mengurus Jakarta bukanlah perkara mudah. Fauzi Bowo saja, yang sebelum menyatakan ahlinya, tidak mampu mengurus Jakarta. “Ahlinya saja pusing, apalagi bukan ahlinya, bisa teler itu. Biarkan saja dulu kita tunggu buktinya,”  ujarnya. Dari perspektif positif, kita bisa menempatkan suara-suara dari parlemen dan kalangan politisi terhadap kedua tokoh yang sedang menjadi “kembang media” itu sebagai upaya kontrol dan penyadaraan kepada publik untuk bisa melihat masalah secara utuh: tidak semata dari aspek kekaguman atas apa yang nampak dikerjakan keduanya. Namun, dari perspekstif sebaliknya, publik pun boleh saja beranggapan bahwa parlemen dan politisi tertentu sedang memilih untuk tidak bersahabat kepada keduanya. Pertanyaannya kemudian, idealnya para anggota parlemen dan politisi yang kerap menganggap dirinya mewakili kepentingan rakyat itu seharusnya bersikap seperti apa? Mendukung mereka atau sebaliknya, menempatkan keduanya sebagai pejabat yang harus selalu diawasi parlemen, bahkan dengan sedikit diancam? (JIBI/yri)