Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PROPERTI: Pengembang Jabar mogok bangun rumah petak

[caption id="attachment_172409" align="alignleft" width="300" caption="ilustrasi (reuters)"][/caption]
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com 19 April 2012  |  15:05 WIB
PROPERTI: Pengembang Jabar mogok bangun rumah petak
ilustrasi (reuters)
Bagikan

[caption id="attachment_172409" align="alignleft" width="300" caption="ilustrasi (reuters)"][/caption] BANDUNG (bisnis-jabar.com): Angka backlog perumahan di Jawa Barat tahun ini makin tinggi setelah sepanjang tahun 2012  tidak ada rumah sederhana sehat (RSH) baru yang dibangun para pengembang. Hal ini dipicu bertumpuknya sejumlah aturan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (AP2ERSI) Jawa Barat Ferry Sandiyana mengatakan sampai saat ini pihak kementerian belum mengeluarkan aturan implementasi dari UU no. 1 /2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP). “Termasuk penjelasan aturan UU PKP mengenai ukuran minimal tipe 36, yang berkaitan langsung dengan RSH, sampai saat ini belum dibuat oleh Kemenpera,” keluhnya. Belum adanya aturan ini menyebabkan pembangunan RSH tidak memiliki kepastian hukum. “Padahal RSH yang merupakan tipe rumah yang disubsidi pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya. Kondisi makin diperburuk setelah munculnya aturan lain pemerintah terkait RSH. “Ini membuat kondisi di segmen RSH menjadi semakin tidak kondusif,” katanya. Ferry menuturkan aturan baru yang makin memberatkan para pengembang RSH antara lain keharusan uang muka 30% untuk KPR (kredit pemilikan rumah) mulai Juni 2012, dan kebijakan Menpera yang mewajibkan RSH menggunakan listrik tenaga surya (LTS). “Sementara harga RSH ditetapkan pemerintah maksimal hanya Rp70 juta. Artinya, dengan semua beban aturan yang ada, membangun RSH menjadi tidak realistis,” katanya. Sempat ada wacana khusus uang muka KPR RSH yang akan ditetapkan 10% tapi menurut Ferry karena tidak ada aturan yang menguatkan hal tersebut, para pengembang tetap tidak memilki kepastian.(k57/yri)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kabar jabar
Editor : Wisnu Wage Pamungkas
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top