Pengusaha di Jabodetabek sulit menang tender kalau 'nggak nyuap'

JAKARTA: Survei Indonesia Procurement Watch (IPW) menunjukkan 97,3% perusahaan  di wilayah Jabodetabek tidak meyakini dapat memenangkan proses tender barang atau jasa tanpa melakukan praktik suap kepada pemerintah. Direktur IPW Hayie Muhammad mengatakan responden menilai praktik suap merupakan bagian yang sulit dilepaskan dari proses tender proyek-proyek pemerintah. Oleh karena itu, sambungnya, hal tersebut membuat mereka berupaya keras mendekati jajaran birokrat dan pejabat yang berkuasa. “Menurut responden, sangat sulit dan hampir mustahil mereka dapat memenangkan proses tender, tanpa memberikan suap. Ini ditunjukkan dengan hasil survei yakni 97,3% jawaban dari responden mengenai hal tersebut,” ujar Hayie kepada pers ketika menyampaikan laporan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, hari ini. Sementara hasil lainnya adalah 1,1% responden yang menjawab dapat memenangkan tender tanpa suap serta 1,6% menyatakan tidak tahu atas pertanyaan survei. Dengan demikian, sambungnya, praktik suap telah menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh para rekanan atau pengusaha. Survei IPW dilakukan pada 792 responden dengan empat bidang usaha yakni barang (40%), konstruksi (25%), konsultan (25%) dan jasa lainnya (10%). Metode dilakukan dengan telepon, mendatangi langsung dan melalui situs IPW pada 10 September 2010-30 November 2010. Hasil lainnya dari survei  itu adalah 92,7% responden menyatakan pernah memberikan suap kepada penyelenggara negara terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Sedangkan 1,3% menyatakan tidak pernah dan 6,0% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. “Gambaran jawaban responden memberikan gambaran jelas betapa suap telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari proses pengadaan pemerintah. Suap sudah menjadi keharusan. Tanpanya, mereka akan sulit berkompetisi untuk mendapatkan kontrak,” kata Hayie. Hal itu diperkuat hasil survei lainnya yakni sebanyak 89,7% responden menyatakan tujuan suap adalah untuk memenangkan proses tender. Sedangkan 4,3% adalah sebagai hadiah, ucapan terima kasih 3,9% dan tidak tahu 2,1%. IPW juga menunjukkan sebanyak 72,3% responden mengatakan pejabat baik itu panitia pengadaan atau orang dalam adalah pihak yang berinisiatif untuk melakukan pengaturan tender. Sedangkan 15,7% adalah mafia tender, 8,7% perusahaan dan 3,3%  tidak menjawab. Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin mengatakan pengadaan barang secara elektronik (e-procurement) merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan mekanisme itu, sambungnya, peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya. “Selain itu pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggung jawaban keuangan. Hal tersebut dikarenakan sistem elektronik tersebut mendapatkan sertifikasi secara internasional,” ujar Jasin beberapa waktu lalu. Menurut Jasin, sejumlah keuntungan dalam pengadaan barang melalui mekanisme elektronik adalah terjadi efesiensi dalam APBN, jangka waktu pengadaan lebih cepat, persaingan sehat antarpenyedia barang dan jasa, serta menghilangkan sistem ‘arisan’ di antara pengusaha. Terkait dengan hal itu, penanganan kasus korupsi di KPK juga lebih didominasi pada proses pengadaan barang yakni mencapai 70% dibandingkan dengan kasus lainnya. Oleh karena itu, lembaga antikorupsi itu bekerja sama dengan instansi terkait untuk terus mendorong e-procurement pada setiap lembaga pemerintah.(hh)