Bisnis.com, GARUT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta menyelidiki dugaan ketidakwajaran dalam pembiayaan pesta pernikahan Wakil Bupati Garut Lutfhianisa Putri Karlina dan anak Gubernur Jawa Barat, Maula Akbar Putra Mulyadi.
Desakan itu disampaikan oleh Garut Governance Watch (GGW) menyusul kekhawatiran publik atas kemewahan acara yang dinilai tidak mencerminkan kepatutan pejabat publik di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rentan.
Ketua GGW Agus Sugandi menyatakan acara tersebut telah menimbulkan pertanyaan serius mengenai asal-usul dana yang digunakan. Pihaknya meminta dua lembaga negara yang menangani korupsi dan transaksi keuangan mencurigakan untuk mengusut seluruh aliran dana pesta, termasuk mahar dan rangkaian acara lainnya.
“Kami menilai perlu dilakukan penelusuran menyeluruh untuk memastikan apakah sumber dananya berasal dari kekayaan pribadi yang sah atau justru dari dana yang patut dicurigai,” ujar Agus, Senin (21/7/2025).
GGW menyebut kemewahan pesta yang digelar belum lama ini memperlihatkan adanya kesenjangan moral antara gaya hidup pejabat dengan kondisi rakyat Garut yang sebagian masih berjuang dalam tekanan ekonomi.
Bagi GGW, pesta tersebut tidak dapat dipisahkan dari kepentingan publik karena melibatkan sosok kepala daerah yang masih aktif menjabat, serta keluarga dari pejabat tingkat provinsi dan nasional.
Baca Juga
Menurut Agus, penelusuran oleh KPK dan PPATK penting dilakukan mengingat kedua mempelai berasal dari keluarga yang memiliki posisi dan kekuasaan signifikan di pemerintahan. GGW mengkhawatirkan potensi konflik kepentingan jika tidak ada pengawasan yang ketat dari lembaga independen.
“Kami juga mendapatkan informasi ada anggota keluarga dari kedua mempelai yang merupakan pejabat tinggi di institusi keamanan negara. Ini harus menjadi perhatian agar proses penelusuran tidak terganggu,” tambahnya.
GGW juga menyoroti pesta tersebut berlangsung dengan skala besar yang dinilai tidak sejalan dengan semangat kesederhanaan dan empati yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang pemimpin publik.
Agus menilai, gaya hidup yang terlalu menonjolkan kemewahan bisa merusak kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintah.
Selain mengarahkan desakan kepada KPK dan PPATK, GGW juga mengajak masyarakat sipil untuk ikut mengawasi proses yang mungkin akan berjalan ke ranah hukum. Menurutnya, keterlibatan publik menjadi kunci untuk memastikan investigasi berlangsung transparan dan tidak berhenti di tengah jalan.
“Publik berhak tahu dari mana sumber pembiayaan pesta itu, terutama karena ini menyangkut pejabat yang saat ini masih menjabat dan masih memiliki kewenangan,” tegasnya.
Sejauh ini, belum ada tanggapan terbuka dari pihak Wakil Bupati Garut maupun Gubernur Jawa Barat terkait permintaan investigasi tersebut. GGW menyatakan akan segera mengirimkan surat resmi kepada KPK dan PPATK untuk memperkuat permintaan audit pembiayaan pesta pernikahan tersebut.
