Bisnis.com, INDRAMAYU- Bupati Indramayu Lucky Hakim tengah menjadi sorotan warganet setelah unggahan liburannya ke Jepang menuai kontroversi.
Dalam sejumlah foto dan video yang diunggah di akun Instagram resminya, terlihat Lucky tengah menikmati suasana Disneyland. Namun, alih-alih mendapat pujian, unggahan itu justru dibanjiri komentar pedas dari warganet.
Pasalnya, keberangkatan Lucky ke Jepang diduga dilakukan tanpa seizin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi maupun pemberitahuan resmi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini memicu spekulasi publik mengenai prosedur keberangkatan seorang kepala daerah ke luar negeri, termasuk pertanyaan mengenai transparansi dan urgensi perjalanannya.
"Sinetron ini udah tayang kah? Di Indosiar ya? Apa di Jepang? Ehh," tulis akun @noviantusiandi di kolom komentar, menyindir gaya liburan sang bupati yang dinilai berlebihan.
Sementara itu, akun lain bernama @ryananggaaraa berkomentar dengan nada sarkastik, "Pak emang gak pakai paket roaming pak sampai WA pak gubernur gak direspon pak?" Komentar tersebut diduga merujuk pada pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi yang mengaku tidak menerima pemberitahuan apapun dari Lucky terkait keberangkatannya.
Tak hanya itu, beberapa warganet mempertanyakan tanggung jawab Lucky sebagai kepala daerah yang meninggalkan wilayahnya tanpa informasi yang jelas. "Selamat buat warga Indramayu. Inilah figur pemimpin anda," tulis akun @ganjarimam, menggambarkan kekecewaan atas sikap sang bupati.
Baca Juga
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Lucky Hakim terkait keberangkatannya ke Jepang. Tim Humas Pemerintah Kabupaten Indramayu pun belum memberikan keterangan pers yang menjelaskan status perjalanan tersebut—apakah dalam rangka dinas atau murni liburan pribadi.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menjadi sorotan publik usai melakukan perjalanan ke Jepang di tengah masa libur Lebaran 1446 Hijriah.
Keberangkatan tersebut memicu polemik karena dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian Dalam Negeri. Meski liburan berlangsung di waktu cuti bersama, protokol administratif sebagai kepala daerah tetap harus dipatuhi.
Libur panjang Lebaran seolah menjadi momentum bagi sejumlah pejabat untuk beristirahat dari rutinitas pemerintahan. Namun berbeda halnya dengan Lucky Hakim, yang kepergiannya justru berbuntut teguran.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengaku tak mendapat informasi apa pun dari bawahannya itu. Ia menyayangkan sikap Lucky yang dinilai abai terhadap prosedur perizinan luar negeri.
Menurut aturan yang berlaku, kepala daerah wajib melapor dan meminta izin kepada Mendagri melalui jalur gubernur sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri, sekalipun dalam masa cuti nasional.
Dalam kasus ini, Dedi menyebut tak ada surat maupun pemberitahuan yang masuk ke meja kerjanya. Padahal, koordinasi semacam itu krusial agar roda pemerintahan tetap terjaga selama pimpinan daerah berada di luar negeri.
Pihak Kementerian Dalam Negeri pun angkat bicara. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan pihaknya akan segera memanggil Lucky Hakim untuk meminta klarifikasi.
Dia menyatakan, tidak ada toleransi terhadap pelanggaran administratif yang dilakukan oleh kepala daerah, mengingat dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan dan kepatuhan birokrasi.
