Bisnis.com, CIREBON - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang terjadi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengancam iklim investasi di daerah tersebut.
Pemerintah Kabupaten Cirebon akhirnya memutar otak demi mencari solusi terbaik bagi para pekerja dan perusahaan yang terdampak.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hilmi Rivai mengatakan pemerintah daerah akan bertemu dengan pihak PT Yihong Novatex Indonesia yang melakukan PHK.
Menurutnya, komunikasi antara pekerja dan manajemen sangat penting untuk menjaga stabilitas industri dan keberlanjutan investasi di wilayah Cirebon.
“Kami sebagai pemerintah daerah adalah orang tua bagi semua pihak, baik pekerja maupun manajemen perusahaan. Keluhan yang disampaikan para pekerja adalah hal wajar dan kami berkomitmen untuk mencarikan solusi terbaik melalui mediasi,” kata Hilmi, Kamis (13/3/2025).
Hilmi mengatakan Pemkab Cirebon berharap permasalahan ini tidak berdampak buruk terhadap investasi di daerah tersebut.
Baca Juga
Menurutnya, sejumlah investor telah menunjukkan minat untuk menanamkan modalnya di Cirebon, dan gejolak ketenagakerjaan seperti PHK massal berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Kami ingin memastikan situasi ini menjadi momentum kebangkitan, bukan sebaliknya. Semoga mediasi ini dapat menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua pihak,” tambahnya.
Pemerintah juga mengimbau agar aksi protes seperti "street strike" dapat dihindari, mengingat dampaknya yang dapat memperburuk situasi.
Dengan adanya mediasi ini, diharapkan hubungan industrial di Kabupaten Cirebon tetap kondusif, sehingga kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha bisa berjalan seimbang.
1.126 Karyawan di PHK
Serikat pekerja PT Yihong Novatex Indonesia, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menuntut pihak perusahaan membatalkan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap 1.126 karyawan.
Mereka menilai keputusan perusahaan hanya mengelabui pekerja dengan dalih “pabrik pilot” tanpa bukti yang jelas.
"Kami hanya ingin seluruh karyawan PT Yihong yang jumlahnya lebih dari seribu orang, bisa dipekerjakan kembali secepatnya," kata Suryana.
Suryana mengatakan, serikat pekerja juga mempertanyakan alasan PHK terhadap pekerja bagian HRD, mengingat peran mereka sangat penting, terutama dalam menghitung gaji karyawan yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 14 setiap bulannya.
Menurut Suriana, keputusan PHK ini berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan pengawas ketenagarkerjaan terkait pengangkatan karyawan paruh wakti menjadi karyawan tetap.
"PHK massal ini terjadi pada 10 Maret 2025, setelah sebelumnya tiga anggota serikat pekerja dikeluarkan tanpa alasan yang jelas.
Awalnya, tiga orang dari struktur pengurus serikat pekerja dikeluarkan tanpa alasan yang pasti. Setelah ada nota pemeriksaan dari Wasnaker, bukannya memperbaiki keadaan, perusahaan justru mengambil langkah ekstrem dengan melakukan PHK massal," jelasnya.
Sebelumnya, sebanyak 1.126 pekerja PT Yihong Novatex Indonesia menggelar aksi protes di depan Kantor Bupati Cirebon, Selasa (11/3/2025) siang. Aksi tersebut sempat memanas dengan adanya aksi dorong antara buruh dan aparat keamanan.
Mereka menuntut kejelasan dan keadilan atas PHK yang dianggap tidak berdasar serta meminta pemerintah daerah untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan ini.
Pantauan Bisnis, mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar PHK sepihak tersebut dibatalkan dan meminta pemerintah daerah untuk memediasi konflik antara pekerja dan manajemen perusahaan.
Suasana sempat memanas ketika aparat keamanan mencoba melarang massa ke dalam jalan kantor bupati. Terjadi aksi dorong antara buruh dan aparat, namun situasi berhasil dikendalikan setelah perwakilan buruh diizinkan masuk untuk berdialog.
