Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeklaim akan melakukan efisiensi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp5,5 triliun, Kamis (20/2/2025).
Dedi mengatakan, efisiensi anggaran dalam bentuk realokasi maupun refocusing anggaran daerah itu sudah dikaji melalui tim transisi yang disiapkan untuk membantunya sejak terpilih sebagai Gubernur Jabar di Pilkada 2024.
Dia menjelaskan bahwa efisiensi yang dilakukan oleh timnya bukan berbentuk pemotongan, melainkan pengalihan anggaran belanja dari pos-pos yang dinilai tidak penting menjadi penting. Politisi Partai Gerindra itu menyebut kajiam efisiensi itu sudah dilakukan sejak sebulan yang lalu.
"Dari perhitungan pembiayaan anggaran kami dapatkan mata anggaran yang diubah dari belanja tidak penting jadi penting, per tadi malam itu mencapai Rp5,5 triliun. Dan kita bisa mencapai Rp6 triliun dalam waktu dua hari ke depan sambil melakukan kegiatan retret di Magelang," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Mantan anggota DPR RI itu lalu memerinci ke mana saja uang Rp5,5 triliun hasil realokasi anggaran Pemprov Jabar tersebut akan dialihkan.
Pertama, belanja untuk pembangunan ruang kelas SMA. Anggaran yang awalnya Rp60 miliar ditambah menjadi Rp1,2 triliun untuk membangun 3.333 ruang kelas baru, sekila baru serta pembebasan tanah sekolah dalam dua tahun ke depan.
Kedua, untuk menambah belanja infrastruktur jalan dari awalnya hanya Rp600 miliar menjadi Rp2,4 triliun.
Ketiga, untuk belanja listrik untuk ratusan ribu warga miskin. Anggarannya ditambah dari awalnya Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar.
Keempat, renovasi rumah warga miskin sebanyak dengan biaya Rp40 juta sampai dengan Rp60 juta per unit rumah. Anggarannya bakal ditambah dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar berkat realokasi yang dilakukan.
Kelima, untuk membangun rumah sakit dan puskesmaa baru, serta mobil ambulans sekitar 200 unit di daerah terpencil.
"Ini adalah orientasi soal efisiensi bukan memotong anggaran. Tapi pengalihan anggaran," paparnya.
Dedi lalu mengungkap beberapa pos anggaran yang dialihkan untuk sejumlah belanja-belanja tersebut. Misalnya, anggaran untuk perjalanan dinas berbau pilnik maupun studi banding hingga seminar.
Selain itu, dia mengaku menemukan sejumlah besaran pos anggaran yang tidak sesuai. Misalnya, adanya anggaran pembelin alat telekomunikasi sekolah senilai Rp730 miliar, sedangkan untuk pembangunan kelas baru hanya Rp60 miliar.
Lalu, ada juga anggaran baju dinas dan kunjungan luar negeri yang diputuskan untuk ditiadakan.
"Misalnya anggaran baju dinas saya dihapus, anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat Rp150 juta lebih dinolkan, anggaran kunjungan luar negeri Rp1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinas Rp1,8 miliar disisain hanya Rp700 juta. Hilang hampir 40%," paparnya.
Ke depan, Dedi menyebut ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD ) Jabar dari Rp19 triliun menjadi Rp21 triliun.
"Sehingga belanjanya jadi Rp33 triliun, dan dana alokasi bagi hasil bagi kabupaten kota sebesar Rp6 triliun itu 100% untuk bangun infrastruktur jalan tak boleh digunakan untuk yang lain-lain," tuturnya.
