Bisnis.com, BANDUNG--Sekitar 700 ribuan kuota disiapkan untuk menghadapi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, yang akan dimulai awal Juni mendatang.
Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya mengatakan 300 ribuan kuota di SMK/SMK negeri dan sisanya adalah sekolah swasta.
"Secara keseluruhan, daya tampung bisa 103% dari jumlah peserta didik yang keluar dari SMP dan MTS," ujar Wahyu di sela Bewara Jawa Barat (BEJA), volume 5 bertajuk Kick Off PPDB Jabar 2024 di Gedung Sate, Bandung, dikutip Jumat (10/5/2024).
Sementara untuk pembukaan PPDB 2024 kata dia, pada tahap 1 akan dimulai 3-7 Juni yang diperuntukkan bagi zonasi 50%, keluarga ekonomi tidak mampu 15%.
"Tahap 2, jalur prestasi dan lain-lain, 24-28 Juni untuk pendaftaran. Pengumuman tahap 1 di 19 Juni dan tahap 2 di 5 Juli," paparnya.
Wahyu melanjutkan, dalam PPDB 2024 kali ini juga ada sedikit kendala, meski telah disiapkan solusinya.
Baca Juga
Terutama jalur zonasi, karena dari 627 kecamatan yang ada di Jabar, 128 kecamatan diantaranya blankspot atau tidak ada sekolah negeri baik SMA maupun SMK.
"Sehingga untuk yang sekarang dalam jalur zonasi, kita memberikan kuota khusus terhadap 128 kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri. Jadi nanti ada kuota khusus di kecamatan yang berdampingan dengan kecamatan tersebut," terangnya.
Namun ada skema rumusan tertentu dimana kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri, siswanya akan ditempatkan ke kecamatan yang memiliki sekolah negeri. Kendati jumlah masing-masing tidak akan sama seperti kecamatan lain.
Selain itu Disdik Jabar juga akan memberikan perhatian khusus kepada keluarga ekonomi tidak mampu, terutama yang mengalami kemiskinan ekstrem. Mulai dari kuotanya yang ditambah, dari 12% menjadi 13%.
Juga nantinya anak yang masuk kriteria kemiskinan ekstrem berdasarkan data P3KE dan DTKS, akan diberi jalur undangan khusus untuk masuk ke sekolah terdekat, maksimal radius lima kilometer.
"Di situ ada SMA dan SMK, jadi mana yang dekatnya. Kalau misal dekatnya SMK, kita arahkan ke SMK. Kalau lebih dari radius, kita lihat apakah ada sekolah swasta atau tidak. Kalau ada, maka kita akan coba kerjasama dengan sekolah swasta. Apakah memungkinkan dapat menerima sesuai dengan ketentuan yang ada di kita," paparnya.
Pada sekolah swasta ini anak yang masuk kriteria kemiskinan ekstrem akan ditambah jumlah anggaran BPMU, sehingga dapat bersekolah tanpa khawatir akan biayanya.
"Ada alokasi pendidikan yang kita lebihkan dari BPMU. Jadi kalau BPMU nilainya hanya Rp600 ribu, kalau kita sekarang melihat berapa kebutuhan sekolah SMA dan SMK, berapa dari BOS, nah kekurangannya kita coba dari Pemprov Jabar. Tapi itu untuk kemiskinan ekstrem. Bukan seluruh DTKS," terangnya.
Sementara terkait proses pelaksanaan pendaftaran PPDB 2024, Wahyu mengatakan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.
"Kemarin (daftar melalui) aplikasi SapaWarga baru tahap 2. Sekarang tahap 1 sudah bisa. Di web Disdik juga sama. Semua informasi ada disitu. Untuk pertanyaan, kita menggunakan AI. Kecuali ada kesulitan lain yang tidak bisa dijawab AI, kita masih menyiapkan ada di sekolah tujuan, cabang dinas dan Rajiman (Disdik Jabar)," tutupnya.
