Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengentasan Kesenjangan Akses Internet di Jawa Barat Tuntas 2025?

Data Kementerian Desa menyebutkan bahwa 359 desa di Jabar masih terkategori blankspot, desa dengan akses internet terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali.
Ilustrasi/Bisnis
Ilustrasi/Bisnis

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Sekda Provinsi Jawa Barat Taufiq Budi Santoso berharap Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jabar Tahun 2024 menghasilkan prioritas program dan kegiatan tahun 2025.

Taufiq mengatakan prioritas tersebut terutama pembangunan infrastruktur internet untuk desa-desa blankspot di Jabar. Infrastuktur internet di desa akan berpengaruh signifikan terhadap sektor-sektor lain.

"Pengentasan masalah ini menjadi penting karena kesenjangan akses internet dapat meningkatkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan pendidikan," ujar Taufiq, Rabu (21/2/2024).

Sebagai provinsi terbesar di Indonesia, dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa yang tersebar di 18 kabupaten dan 9 kota, Jabar juga memiliki 5.312 desa dengan kondisi yang beragam.

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2022 menyebutkan bahwa 359 desa di Jabar masih terkategori blankspot, desa dengan akses internet terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali.

Guna menuntaskan pengentasan desa blankspot tersebut Taufiq meminta semua unsur pentahelix berkolaborasi.

"Pembangunan desa bisa kita tingkatkan terus dan kita masih ada beberapa desa yang blankspot. Ini coba kita dorong tahun 2025 bersama Diskominfo Jabar, kementerian terkait, dan badan usaha supaya tidak ada lagi desa di Jabar yang dikategorikan blank spot," tegas Taufiq.

Dengan adanya UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Taufiq menyarankan anggaran APBD kabupaten/kota didorong untuk kebutuhan pembangunan desa di berbagai sektor agar penerimaan daerah pada 2025 mengalami peningkatan.

Hal ini dilakukan mengingat tujuan desa sebagai motor penggerak ekonomi di Jabar.

"Anggaran kabupaten kota, khususnya yang terkait dengan pembangunan desa bisa didorong bersama-sama dengan provinsi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, sosial, dan kesehatan," ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper