Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bawaslu Jabar Identifikasi 3 Serangan Politik Uang Jelang Pencoblosan

Bawaslu Jawa Barat meminta masyarakat melaporkan tiga modus kecurangan jelang pencoblosan Pemilu 2024 berupa politik uang. Ada serangan fajar, duha dan zuhur.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)/Setkab.go.id
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)/Setkab.go.id

Bisnis.com, BANDUNG--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat meminta masyarakat melaporkan tiga modus kecurangan jelang pencoblosan Pemilu 2024 berupa politik uang. Ada serangan fajar, duha dan zuhur.

Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu Jabar Muamarullah mengatakan pihaknya sudah mengendus adanya kemungkinan terjadi politik uang di malam sebelum pencoblosan dan tepat di 14 Februari 2024 pada pagi hingga siang hari.

Menurutnya praktik serangan fajar biasanya dilakukan oleh oknum untuk mengarahkan masyarakat memilih calon tertentu dengan iming-iming imbalan. Serangan fajar biasa terjadi pada dinihari pada hari pencoblosan.

"Kenapa serangan fajar, karena biasanya dilakukan di dinihari, sebelum pencoblosan. Seperti nanti malam ini, kalau besok mau pencoblosan dan nanti malam waktu yang rawan, jam rawan karena last minute," katanya di Bandung, Selasa (13/2/2024).

Kemudian, ada istilah serangan duha dimana waktu tersebut merupakan momen saat masyarakat berangkat dari rumah menuju TPS untuk menggunakan hak suaranya.

"Itu kan pagi. Dia (pemilih) dicegat misalnya atau tidak, dimobilisasi atau tidak. Itu juga jadi pengawas, karena setiap detail itu kita awasi," katanya.

Bawaslu juga mengungkapkan politik uang bisa terjadi saat siang hari. Hal ini terjadi karena ada masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK) yang dijadwalkan menggunakan hak pilih di pukul 12.00-13.00 WIB atau satu jam sebelum TPS ditutup.

"Kemudian ada juga serangan zuhur yang dilakukan siang, terhadap basis pemilih yang sifatnya DPK. Jadi, secara umum seluruh aktivitas yang ada kaitannya dengan money politic, kita awasi. Pemungutan yang DPK ini juga, kita awasi betul kesesuaian data terkait DPK ini," ujarnya.

Untuk mengawasi adanya indikasi kecurangan tersebut, Bawaslu akan menggandeng pihak lain hingga masyarakat demi mewujudkan Pemilu yang berjalan jujur dan adil.

"Karena personel kita terbatas, di desa cuma punya satu orang, di TPS juga punya satu orang, maka tidak lain pilihannya berkolaborasi dengan masyarakat," katanya.

Karena itu, pihaknya berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu dan aktif melaporkan jika menemukan adanya dugaan pelanggaran selama proses Pemilu berlangsung.

"Jika ada indikasi kecurangan, mohon segera dilaporkan agar kami bisa melakukan tindakan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper