Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mencatat sebanyak 13.535 atau 8,94% dari total keseluruhan balita di daerah tersebut masih mengalami stunting.
Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih mengatakan balita stunting itu menyebar di 28 desa dari sembilan kecamatan di Kabupaten Cirebon. Penurunan angka tersebut harus dilakukan karena merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, hal itu berdasarkan instruksi presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 pada Rabu (25/1/2023).
“Dalam instruksinya itu, Presiden menekankan pada tahun 2024 angka gagal tumbuh atau stunting harus berada pada angka 14%. Kabupaten Cirebon merupakan salah satu bagian yang turut andil dalam penurunan angka tersebut,” kata Wahyu di Kabupaten Cirebon, Kamis (11/1/2024).
Ia berharap, jajaran yang bertugas mempercepat penurunan angka tersebut tidak hanya sekadar melakukan seremoni saja, melainkan paham akan langkah kerja yang harus digulirkan.
"Upaya penurunan stunting harus dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi lintas sektor. Semua pihak berperan, dari mulai pemerintah daerah, desa, dan tentunya masyarakat," ungkap Ayu.
Perempuan yang akrab disapa Ayu ini menyebutkan, strategi nasional percepatan penurunan stunting bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, hingga menjamin pemenuhan asupan gizi.
"Percepatan penanganan ini berkaitan dengan visi pemerintah Kabupaten Cirebon dalam RPMJD tahun 2019-2024 yaitu terwujudnya kabupaten cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman," kata Ayu.
Ia meminta, para kepala perangkat daerah memastikan intervensi dan sumber daya diperlukan untuk percepatan penurunan stunting tersedia, dan menjangkau hingga kelompok sasaran, yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Kemudian, para camat diminta untuk memastikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas di daerahnya, didukung dengan sumber daya mencukupi.
"Kepada para akademisi, lembaga swadaya masyarakat, swasta dan mitra pembangunan saya minta agar dapat mendukung dan mengawal pelaksanaan percepatan penurunan stunting," kata Ayu.
