Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin akan mengkaji ulang rencana pemprov melepas obligasi daerah.
Sebelumnya, Kemenko Perekonomian menilai manajemen keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bisa dijadikan percontohan nasional dalam pendanaan obligasi daerah sebagai instrumen pembiayaan.
Bey mengatakan Provinsi Jawa Barat dinilai sudah mampu untuk mengeluarkan obligasi, tapi sebagai kepala daerah dirinya meminta rencana ini dikaji ulang.
"Apakah perlu enggak? Karena apakah sudah perlu dan cocok? Karena jangan sampai ada masalah di kemudian hari dan dengan tingkat rate relatif (tinggi) 8 % cukup tinggi. Apakah perlu seperti itu?" katanya dikutip Rabu (20/12/2023).
Menurutnya rencana ini perlu dibahas lebih matang dengan para ahli terkait obligasi. Meski dinilai mampu, pihaknya menyakini Pemprov masih mampu mencari skema pendanaan lain yang lebih murah dan tidak beresiko tinggi.
"Jadi kami juga ingin berdiskusi dengan pihak yang memiliki pemahaman tentang obligasi itu. Apakah sudah saatnya? Dan jumlahnya bagaimana?" Tuturnya.
Baca Juga
Bey mengaku selain tidak mendesak rencana pelepasan obligasi daerah harus dipelajari lebih mendalam termasuk dampaknya pada masyarakat.
Terlebih sejauh ini sosialisasi pada masyarakat belum dilakukan sehingga rencana tersebut perlu dikaji ulang. "Saya lebih baik pelajari dulu, termasuk dampak kepada masyarakat seperti apa?" Katanya.
Dana yang didapat dari pelepasan obligasi menurutnya perlu diarahkan pada proyek yang prioritas dan berdampak besar pada kepentingan masyarakat seperti penyediaan transportasi publik.
"Misalnya obligasi digunakan untuk bangun LRT. Itu produktif tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya rumah sakit, apapun. Karena pendidikan dan kesehatan harusnya cukup dipenuhi dari APBD atau APBN," kata Bey.
Bey juga menitikberatkan dampak pelepasan obligasi yang bisa membebani keuangan daerah, meski hitungan APBD Jabar dinilai sanggup mengembalikan dana pada publik.
"Memang obligasi menunjukkan bahwa keuangan Jawa Barat sehat. Tapi saya minta dipertimbangkan betul, jangan sampai nanti menjadi beban," ujarnya.
Bey mengaku pihaknya sudah bertemu dengan Kementerian Keuangan membicarakan rencana tersebut. Dalam pertemuan, Bey mempertanyakan urgensi dan prioritas proyek yang akan dibiayai obligasi.
"Kami sudah ketemu (Kemenkeu) dan saya minta bidangnya itu apa? Jangan sampai untuk rumah sakit. Kalau urusan itu harusnya dipenuhi APBD atau APBN. Jumlahnya apakah, kalau masih ratusan miliar. APBD Jawa Barat kan Rp37 triliun. Saya rasa dipertimbangkan betul. Kalau ratusan miliar, lebih baik gunakan APBD," tutur Bey.
Menurutnya sebagai salah satu skema pembiayaan, obligasi daerah termasuk visible untuk dilakukan pemerintah daerah. Namun Pemprov Jabar menurutnya perlu menimbang lebih jauh meski proses penerbitan obligasi sudah berlangsung cukup lama.
Masih banyak pertimbangan, kalau "saya lebih baik berhati-hati jangan dulu diputuskan, tahu-tahu kedepannya ada pendanaan yang lebih murah atau menjadi beban," pungkasnya.
