Bisnis.com, BANDUNG - Isu penegakan hukum menjadi permasalahan yang kerap terjadi di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kasus hukum kerap memancing kemarahan publik lantaran terkesan tebang pilih, memihak hingga terkesan ada pembiaran.
Hal ini menjadi perhatian publik dalam menentukan pilihan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 mendatang. Visi dan misi hingga kemampuan bakal pasang calon dalam mengatasi permasalahan penegakan hukum kini terus diuji.
Lembaga polling online kitapolling.com merilis hasil polling tiga kandidat Calon Presiden pada Pilpres 2024 yaitu pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam hal performa Penegakan Hukum dan Demokrasi.
Polling ini dilakukan dalam kurun waktu 1-7 November 2023 pada sarana yang terdapat di kitapolling.com. Sebanyak 46,7% suara dari 1.718 audiens, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dianggap punya kompetensi dan integritas dalam melaksanakan reformasi hukum dan mewujudkan supremasi hukum.
Kemudian Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat 24,4% suara. Sedangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming hanya 16,3%. Pada topik ini sebanyak 12,7% audiens menjawab tidak tahu.
“Suksesi kepemimpinan bangsa melalui Pilres 2024 menjadi gerbang bagi ikhtiar untuk meningkatkan kualitas demokrasi, hukum [undang-undang], serta penegakan hukum,” ujar Independent Researcher kitapolling.com Budi Satria Dewantoro dalam keterangannya, Rabu (8/11/2023).
Baca Juga
Untuk diketahui, demokrasi di Indonesia masih digolongkan sebagai flawed democracy (demokrasi cacat). Dalam laporan indeks demokrasi yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) pada awal Februari 2023, Indonesia berada di urutan ke-54 dari 167 negara dengan skor 6,71. Skor tersebut sama dengan capaian di tahun 2021. Dengan begitu demokrasi Indonesia bisa dikatakan berjalan dengan stagnan.
“Situasi ini menunjukkan bahwa selama periode kepemimpinan Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, isu demokrasi dan hukum belum menjadi program prioritas,” katanya.
Lanjut Budi, secara eksplisit dalam visi-misi dari masing-masing pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024 menyatakan kehendaknya untuk menggapai Indonesia Emas 2045.
“Demi terwujudnya masa depan nan gemilang tersebut, tegaknya demokrasi substansial dan supremasi hukum, termasuk hukum yang adaptif dibutuhkan sebagai landasan,” katanya.
Pada jajak pendapat kedua, yakni terkait performa dalam penanganan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Ganjar-Mahfud memimpin dengan perolehan 66,2% dari 3.088 audiens. Menyusul di bawahnya, Anies-Muhaimin 10,5% suara dan Prabowo-Gibran 0,8%.
Ganjar-Mahfud kembali unggul dengan angka mencolok dalam hal memajukan iklim demokrasi di Indonesia. Pasangan yang diusung PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura ini mengemas 88,7% suara dari 1.247 audiens. Urutan kedua ditempati Anies-Muhaimin yang mengantongi 10,5% suara. Di posisi terakhir, Prabowo-Gibran cuma memperoleh 0,8%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1687503501.jpg?w=184&h=104)
