Bisnis.com, BANDUNG--Jawa Barat berada di urutan ke empat dari lima provinsi berpotensi paling rawan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Indonesia.
Data tersebut dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dimana Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) diketahui Jabar ada di angka 77,08%.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jabar Hedi Ardia memyebutkan data tersebut menjadi bagian dari masukan bagi penyelenggara Pemilu.
Hedi menyatakan bahwa penanganan tingkat kerawanan Pemilu di Jabar tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu. Menurutnya, partai politik pun harus dimintai pertanggungjawabannya, khususnya terkait edukasi kepada masyarakat.
Menurutnya kerawanan pada saat Pemilu di Jabar tidak akan terjadi jika penyelenggara Pemilu bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya.
"Kalau dari kita dari sisi teknis penyelenggaraan adalah bagaimana memastikan penyelenggaraan pemilu ini profesional, sehingga ketika penyelenggara ini profesional maka tidak akan terjadi kerawanan, maka tidak akan terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat," katanya, Jumat (20/10/2023).
Baca Juga
Untuk mengantisipasi kerawanan pada saat Pemilu, KPU Jabar terus mempersiapkan kapasitas penyelenggara Pemilu, mulai dari tingkat kabupaten-kota sampai di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
"Mereka harus memahami aturan dan pada praktiknya mereka tidak melakukan hal-hal yang di luar ketentuan,” katanya.
Selain itu, KPU juga akan lebih memaksimalkan bimbingan teknis (bimtek)-bimtek agar semua anggota KPPS memahami seluruh regulasi.
"Seperti bimtek-bimtek pada badan adhoc, nanti itu jauh lebih maksimal lagi. Kalau sebelumnya misalkan badan adhoc yang diberikan bimtek dari TPS (tempat pemungutan suara) itu hanya satu atau dua orang, mungkin ke depan kalau ada keterbatasan anggaran harus disiapkan solusi lain yang pasti tujuannya semua anggota KPPS itu memahami regulasi ini," jelasnya.
Sebelumnya, Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 2/3 kekuatan atau 19.475 personel yang akan diperbantukan untuk setiap tahapan Pemilu dan tingkat kerawanan.
"Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya sendiri digelar terakhir kali untuk mengecek persiapan pasukan pengamanan Pemilu 2024. Sebanyak 2/3 kekuatan atau 19.475 personel yang akan diperbantukan untuk setiap tahapan Pemilu dan tingkat kerawanan,” kata Kapolda Jabar, Selasa (17/10/2023).
