Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat apresiasi dari pemerintah pusat terkait penerapan standar pelayanan minimal atau SPM.
Jawa Barat dinilai sebagai salah satu provinsi berkinerja terbaik, dalam pelaksanaan SPM oleh Kementerian Dalam Negeri.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jabar, Dedi Supandi, mengatakan terdapat sejumlah pelayanan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara.
Pelayanan tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sosial.
"Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi ada perubahan di Jawa barat dengan standar pelayanan minimal urusan wajib," ujar Dedi Supandi, Selasa (21/3/2023).
Dedi mengemukakan apresiasi itu tercermin dari penghargaan yang diraih Jabar dalam SPM Award 2023 yang digelar Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.
Baca Juga
Dedi mengatakan, penghargaan merupakan sebuah pengakuan kinerja positif yang telah dilakukan oleh pihaknya selama ini. Namun demikian, mengenai pekerjaan dalam pelayanan kepada masyarakat, bukan upaya untuk meraih penghargaan.
"Pasti kita kalau bekerja itu tidak bercerita ingin mendapatkan sebuah penghargaan, kalaupun penghargaan itu hanya sebuah pengakuan, artinya apa yang kita sudah lakukan itu dalam jalur yang benar," katanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo mengatakan SPM Awards 2023 merupakan bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja terbaik, dalam menerapkan SPM kepada 3 Provinsi, 3 Kabupaten dan 3 Kota se Indonesia.
“Dalam penerapan SPM, jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai peran yang sangat penting. 6 pelayanan dasar urusan wajib yang diserahkan pusat ke daerah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
John memaparkan penerapan SPM berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Apalagi, mereka berhadapan langsung dengan masyarakat dalam hal pemenuhan pelayanan dasar.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, menambahkan tren penerapan SPM meningkat dari waktu ke waktu dalam empat tahun terakhir.
Dengan adanya pemberian SPM Awards kepada pemerintah daerah yang berkinerja terbaik, diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi daerah dalam penerapan SPM karena hal itu sebagai urusan wajib.
Adapun Provinsi yang masuk ke dalam nominasi terbaik dalam menerapkan SPM tahun anggaran 2022, yakni Kalimantan Utara, Jawa Barat, Sumatra Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Sementara tiga Provinsi terbaik Kalimantan Utara sebagai juara pertama, Jawa Barat juara kedua dan Sumatra Barat juara ketiga.
