Bisnis.com, CIREBON - Penggunaan tapping box untuk pelaku usaha restoran di Kota Cirebon terus digenjot untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pembayaran pajak.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon Karso mengatakan ada 177 unit tapping box yang berada di ratusan restoran. Namun, 73 unit lainnya tidak beroperasi lantaran rusak atau tidak terkoneksi dengan komputer kasir.
Laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sepanjang Januari-Februari 2023, total transaksi dari 104 box mencapai Rp40,73 miliar.
"Artinya, tarif pajak 10 persen dari total transaksi tersebut diketahui sebesar Rp4 miliar. Capaian pajak sampai sampai hari ini sudah 20 persen di awal tahun 2023," kata Karso di Kota Cirebon, Rabu (8/3/2023).
Karso mengatakan, di Kota Cirebon ada 842 pelaku usaha wajib pajak. Pemerintah daerah harus memaksimalkan fungsi tapping box agar data transaksi dapat terekam jelas guna optimalisasi pajak daerah.
Menurutnya, kalau pelaku usaha wajib pajak ini tidak menggunakan tapping box, dikhawatirkan daerah kehilangan pendapatan pajak dan menghambat pembangunan daerah.
“Kami juga akan mengejar kepada vendor untuk menentukan skala prioritas pelaku usaha yang besar-besar, sekitar 400-an. Yang kami ambil itu bukan uang perusahaan, tapi uang konsumen untuk pajak daerah,” katanya.’
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPD Agung Kemal Hasan mengatakan akan menggencarkan sosialisasi kepada wajib pajak untuk menggunakan tapping box.
Saat ini, ada 10 restoran baru muncul di Kota Cirebon. Nantinya, pelaku usaha yang belum menggunakan tapping box, akan diberikan dari restoran yang sudah ditutup.
“Kalau pengadaan tappig box bukan bersumber dari APBD, tapi difasilitasi BJB. Karena itu kami akan berkolaborasi dengan BJB,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
