Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemkab Sumedang Target Turunkan Angka Kemiskinan 1 Persen dan Stunting 2 Persen di 2023

Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki prioritas menurunkan angka kemiskinan dan stunting pada 2023 ini. 
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir (kanan)
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir (kanan)

Bisnis.com, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki prioritas menurunkan angka kemiskinan dan stunting pada 2023 ini. 

Hal tersebut diungkapkan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Command Center Sumedang saat memimpin Rakor Penguatan Tim Gerakan Bersama Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sumedang.

"Tahun 2023 ini kita memiliki prioritas dalam mewujudkan Sumedang Simpati yakni menurunkan angka kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,14 persen. ini artinya harus turun 1 digit," ungkapnya, Rabu (22/2/2023). 

Kemudian untuk angka stunting sendiri, Bupati menyebutkan target penurunan harus mencapai 2 poin yakni dari 8,27 persen menjadi 6,27 persen. 

Bupati Dony menyebut secara umum untuk menurunkan angka kemiskinan yakni dengan cara persuasif by name by address. 

"Banyak cara agar masyarakat miskin keluar dari kemiskinan. Contohnya dengan mengubah pola pikirnya. Kita punya program Sekoper Cinta, Sekopi Cinta, ada pelatihan-pelatihan dan lainnya," ungkapnya. 

Bupati mengatakan langkah pertama untuk mengurangi angka kemiskinan adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. 

"Agar beban pengeluarannya berkurang, kita ada program PKH. Lalu program BPMT, BLT Desa, program perlindungan sosial lainnya, dan BPJS kesehatan," sebutnya. 

Lebih dari itu, para camat dan kades harus tahu berapa persen masyarakat yang tidak mempunyai BPJS di wilayahnya. 

"Camat dan Kades harus punya target bahwa warganya telah memiliki BPJS. Karena jika masyarakatnya mempunyai BPJS, setidaknya akan mengurangi beban pengeluaran mereka," ucap Bupati. 

Selain itu, diperlukan juga cara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. 

"Caranya harus ada gerakan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang masuk kategori miskin tadi. Bisa dengan program APBDes, APBD Kabupaten (BLK)," katanya. 

Ia mencontohkan, saat ini pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di BLK pesertanya disyaratkan masyarakat yang masuk DTKS. 

"Dengan cara inj yang miskin akan meningkatkan pendapatannya karena dia punya pekerjaan dan keahlian yang disertai dengan bantuan modal, penempatan (kerja), termasuk akses pasarnya," terangnya 

Terkait dengan penurunan stunting, Bupati menuturkan harus diawali dengan data valid by name by address-nya. 

"Selain dengan nama dan alamat yang jelas, saya minta kalau mengukur berat badan dan tingginya harus betul-betul objektif sesuai dengan yang ada di lapangan. Jangan malu kalau ada yang stunting di lingkungannya," tuturnya. 

Lebih lanjut Bupati berpesan agar petugas di lapangan memahami penyebab stuntingnya dan bagaimana rekomendasi untuk mengatasinya. 

"Karena setiap desa berbeda penyebabnya dan tentunya berbeda-beda pula cara untuk mengatasinya. Jika menemukan Balita Stunting akibat kurangnya asupan gizi, berikan sehari 2 butir telur sehari ditambah asupan lainnya selama 14 hari," terangnya. 

Bupati juga mengungkapkan, saat ini Kabupaten Sumedang menetapkan Zero New Stunting di Tahun 2023. Artinya tidak ada lagi tambahan kasus stunting baru di Kabupaten Sumedang. 

"Caranya sebelum kelahiran, tidak ada remaja putri yang anemia, pemeriksaan haemoglobin (HB) harus masif dari tiap Puskesmas ke setiap sekolah SMP dan SMA. Jika ternyata ditemukan yang HB nya rendah, cepat berikan tablet tambah darah dan pastikan itu diminum," ujar Bupati. 

Ditambahkan Bupati, sebelum pernikahan para calon pengantin (Catin) akan diberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi sebagai bentuk kerja sama Pemda dan Kantor Kemenag. 

"Jadi untuk penyuluhan calon pengantin ini harus lengkap. Diperiksa HB nya oleh Dinkes, diberikan penyuluhan reproduksi yang baik, pendampingan psikolog dan dari Dinas KB," terangnya. 

Bupati juga meminta agar memastikan ibu hamil tidak anemia dan tidak kekurangan gizi serta memeriksakan kandungandan kesehatannya minimal enam kali di fasilitas kesehatan. 

"Ibu hamil ini betul-betul ada pemeriksaan rutin HB nya. Selain itu pastikan tidak kekurangan gizi. Periksakan kehamilan minimal enam kali sehingga akan terkontrol bayi dalam kandungannya dan kondisi ibunya serta mengurangi kematian ibu dan bayi," ujar Bupati. 

Pada usia bayi 0 sampai 6 bulan,  Bupati menginginkan agar bayi tersebut dipastikan mendapatkan ASI ekslusif dari ibunya. 

"Kemudian pada usia 7 sampai 24 bulan berikan ASI lanjutan dan makanan pendamping asi. Pastikan semua Balita datang ke Posyandu. Berikan asupan makanan yang bergizi dengan protein hewani," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dea Andriyawan
Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper