Bisnis.com, SUMEDANG - Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengajak peneliti Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) untuk melihat langsung data riil stunting yang dimiliki di Sumedang Command Center.
Hal tersebut dilakukan Dony usai SSGI merilis hasil survei yang menempatkan Kabupaten Sumedang sebagai daerah dengan persentase penambahan kasus stunting terbesar di Jawa Barat.
"Setelah data itu dirilis, kami langsung melakukan verifikasi, bagaimana metodologi survei yang dilakukan," jelasnya, dikutip Selasa (7/2/2023).
Pasalnya, jika melihat data hasil survei SSGI tahun 2022 yang difasilitasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, menunjukkan adanya kenaikan yang tidak wajar angka stunting di Sumedang.
"Setelah kami konfirmasi ke BKPK, dijelaskan bahwa hasil survei SSGI tahun 2022 tersebut bukan rapor atas kinerja intervensi stunting pemerintah daerah, tetapi merupakan baseline untuk menetapkan strategi makro intervensi pada tahun 2023," jelasnya.
Berdasarkan hasil SSGI tahun 2022, angka wasting Kabupaten Sumedang menurun dan merupakan salah satu yang terendah di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut tentunya menunjukkan keberhasilan upaya pencegahan gizi buruk di Kabupaten Sumedang.
"Angka penurunan berat badan [wasting] di Sumedang turun, tapi kenapa stunting malah naik, nah ini yang harus diluruskan," ungkapnya.
Pada penjelasannya, BKPK menjelaskan survei SSGI di Kabupaten Sumedang dilaksanakan pada 579 rumah tangga, 633 balita, 25 kecamatan, dan 66 desa.
Proporsi umur balita sampel SSGI sebagian besar adalah balita berumur 24-59 bulan (76,31 persen). Balita yang berumur 0-23 bulan, yang notabene menunjukkan prioritas 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), justru hanya 23,69 persen.
"Populasi yang diukur dilakukan dengan metode stratified 2 stage sampling yang diambil random dari blok sensus, bukan sampling purposif per kelompok usia," imbuhnya.
Menyikapi hasil survei SSGI dimaksud, walaupun hasilnya tidak wajar, Pemda Kabupaten Sumedang kata Dony, tetap menghargainya sebagai umpan balik untuk perbaikan.
"Pemda Kabupaten Sumedang sendiri sudah melakukan pengukuran ulang pada Rumah Tangga Sampel yang mempunyai Balita terhadap 633 Balita (sasaran SSGI) yang dilakukan oleh Nutrisonis Puskesmas dibantu oleh Petugas Lainnya," ungkapnya.
Hasilnya, diperoleh data Stunted 136 orang dari 633 Balita atau 21,48 persen. Dilihat dari hasil validasi tersebut, Kabupaten Sumedang mengalami penurunan 0,56 persen dibanding hasil survei SSGI tahun 2021 sebesar 22 persen.
BKPK pun pada akhirnya memberikan penegasan, daerah adalah pihak yang paling memahami bagaimana situasi dan kondisi permasalahan, serta bagaimana penanganan stunting diimplementasikan, termasuk dalam pengukuran data.
"Jika daerah sudah mempunyai coverage data dan mekanisme pengukuran yang baik dan terstandar untuk seluruh lokus pengukuran, seperti acuan yaitu SSGI, maka daerah bisa memanfaatkan data e-PPGBM (hasil Bulan Penimbangan Balita) untuk melakukan evaluasi penurunan stunting. Dan Kabupaten Sumedang saat ini termasuk daerah yang sudah mempunyai coverage data dan mekanisme pengukuran yang baik dan terstandar," jelasnya.
Karena itu pula, dalam melakukan evaluasi dan menentukan strategi penurunan stunting, Pemda Kabupaten Sumedang merujuk pada data e-PPGBM yang terintegrasi dengan platform SIMPATI (by name by adress), bahwa angka stunting Kabupaten Sumedang tahun 2022 adalah 8,27 persen.
"Data tersebut kami pandang valid dan akuntabel karena berdasarkan coverage pengukuran mencapai 97 persen, serta dilakukan melalui mekanisme pengukuran yang terstandar berdasarkan 5 standar (pengukur, alat ukur, SOP pengukuran, pelaksanaan pengukuran, dan validasi data)," jelasnya.
Penurunan stunting pada kelompok usia Balita Dibawah Dua Tahun (Baduta) di Kabupaten Sumedang, yang menunjukkan upaya penyelamatan 1.000 HPK (0-23 bulan) untuk cegah stunting cukup optimal, baik terhadap keluarga-keluarga berisiko stunting maupun pada remaja.
Kelompok ini mendapatkan akses intervensi yang lebih baik dibanding kelompok usia setelah periode 1000 HPK (24-59 bulan).
Capaian tahun 2022, untuk kelompok umur 0-6 bulan sebesar 2,8 persen, 7-11 bulan sebesar 3,1 persen, serta 12-23 bulan sebesar 18,8 persen. Jadi kalau dirata-ratakan, untuk kelompok umur 0-23 bulan sebesar 8,23 persen.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman mengatakan dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Stunting di Kabupaten Sumedang relatif teruji, serta mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat tiga tahun berturut-turut (based on evidence).
Upaya manajerial 8 aksi konvergensi stunting tersebut dilaksanakan terhadap seluruh desa/kelurahan oleh TPPS kabupaten, kecamatan dan desa.
"Aktualisasi teknisnya dilakukan melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif oleh lintas pemangku kepentingan. Jadi sangat wajar apabila angka stunting Kabupaten Sumedang tahun 2022 mengalami penurunan, sebagaimana data e-PPGBM di atas," imbuhnya.
Untuk penanganan stunting terintegrasi di Kabupaten Sumedang yang terstruktur, sistemik dan saintifik, dibantu oleh platform digital SIMPATI (Sistem Informasi Penanganan Stunting Terintegrasi) sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dengan platform digital SIMPATI, tersaji data stunting yang lengkap baik di tingkat Posyandu, Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten secara realtime, sehingga memudahkan eksekutif mengambil keputusan dalam menetapkan prioritas kebijakan intervensi dan lokus penurunan Stunting (good data, good decission, good result).
"Itu sampai data individu, hingga kapan ditimbang dan diukur tinggi badan ada, lengkap dengan angkanya," jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, upaya penurunan stunting di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 akan dilaksanakan secara komprehensif dengan memobilisasi dan mengorkestrasi segenap pemangku kepentingan dan sumber daya. (K34)
