Sepanjang 2022, Ribuan Produk Ilegal Bernilai Miliaran Masuk ke Jabar

Kepala Balai Besar POM di Bandung Sukriadi Darma mengatakan kosmetik yang ditindak merupakan industri rumahan.
Ilustrasi/Freepik
Ilustrasi/Freepik

Bisnis.com, BANDUNG - Balai Besar POM di Bandung melakukan penindakan 12 kasus produk melanggar aturan sepanjang 2022.

Dari belasan kasus ini ada sekitar ribuan produk kosmetik, makanan, obat-obatan yang disita dan jadi barang bukti.

Kepala Balai Besar POM di Bandung Sukriadi Darma mengatakan kosmetik yang ditindak merupakan industri rumahan, di mana para tenaga pekerjanya tidak dibekali dengan keahlian.

Selain itu, ada juga industri tahu yang mengandung formalin. Produk makan tidak ada izin edar juga ditemukan di wilayah Jabar.

"Jadi ada 12 kasus kami tangani dari target 11 dan nominalnya mencapai Rp7,3 miliar seluruhnya. Ada pangan, obat tradisional, kosmetik, dan obat," katanya Jumat (30/12/2022).

Untuk produk pangan, ditemukan salah satu produk susu yang tidak memiliki izin laik edar. Sedangkan, kasus kosmetik yang ditindak ditemukan ada kandungan zat berbahaya.

"Ini ada produk KW atau menyerupai asli, ini juga ada produk obat tradisional mengandung bahan kimia obat. Jadi itu luarnya obat tradisional padahal mengandung obat," ungkapnya.

Selama penindakan, POM Bandung juga menyita beberapa peralatan pembuat kosmetik ilegal itu sendiri. Selain itu, terdapat juga mesin pembuatan tahu yang kini disita karena proses pembuatannya menggunakan formalin.

"Ada obat tradisional untuk pegal linu tapi mengandung obat. Ada produk bahan baku untuk membuat kosmetik ilegal dan ada mesinnya. Kemudian ada mesin pembuatan tahu berformalin," katanya.

Balai Besar POM di Bandung melakukan operasi penindakan dilakukan di seluruh wilayah Jabar. Adapun untuk sektor pangan kasus paling banyak ditemui di wilayah Bogor. Seperti kasus industri tahu mengandung formalin.

"Paling banyak, beragam. Tahu mengandung formalin ada di wilayah Bogor, kemudian obat tradisional di Bekasi, kosmetik di wilayah Sumedang, Kota Bandung dan kebanyakan di wilayah Garut," kata dia.

Jika dibandingkan dengan 2021, Sukriadi mengatakan, kasus 2022 yang ditindak tergolong lebih banyak. Namun, pada tahun depan diharapkan pendidikan lebih minim karena masyarakat sudah banyak yang tereduksi.

"Kami berharap tahun depan makin banyak masyarakat yang faham. Ini ada kan karena ada keinginan dan kebutuhan masyarakat jadi diproduksi tapi kalau masyarakat sadar ini bahaya pasti tidak ada," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Ajijah

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper