Bisnis.com, CIREBON - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mencatat kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berada di wilayah Cirebon mencapai 12 persen atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
"Kami mencatat hingga bulan Oktober 2022, NPL BPR di wilayah Cirebon mencapai 12 persen," kata Kepala OJK Cirebon Fredly Nasution, Rabu (21/12/2022).
Fredly mengatakan di wilayah Cirebon yang terdiri dari Kabupaten/Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan terdapat 19 BPR yang di bawah pengawasan OJK Cirebon.
Menurut dia, dari jumlah tersebut ada empat BPR yang mengalami penurunan pendapatan, sedangkan sisanya masih dalam kategori wajar, dan bahkan mendapatkan laba.
Ia menjelaskan NPL BPR yang mencapai 12 persen itu tercatat tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata tingkat Provinsi Jawa Barat yang berada pada kisaran 11,24 persen.
"Sedangkan secara nasional NPL BPR berada di angka 8,66 persen, sehingga tingkat NPL BPR di wilayah Cirebon menjadi yang tertinggi," tuturnya.
Dalam kesempatan ini, Fredly menambahkan penyaluran kredit BPR di wilayah Cirebon sampai Oktober 2022 mencapai Rp2,25 triliun atau 15,94 persen dari kredit yang disalurkan oleh BPR di Jawa Barat.
"Sedangkan secara nasional penyaluran kredit BPR di Cirebon di angka 1,97 persen dari total penyaluran BPR nasional mencapai Rp128,32 triliun," ujarnya.
Ia mengatakan terdapat beberapa BPR di wilayah Cirebon pada 2022 yang mengajukan izin untuk mengembangkan IT, serta mendukung kolaborasi dengan fintech.
Hal tersebut, lanjut Fredly, dilakukan untuk meningkatkan jangkauan kepada masyarakat agar tidak hanya melayani nasabah yang berada di wilayahnya.
"Tahun 2022 ini banyak BPR yang mengajukan IT dan fintech, agar bisa memberikan kredit kepada nasabah di luar BPR. Hampir 50 persen BPR yang ada mengajukan untuk program fintech," katanya.
