Bisnis.com, CIREBON - Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengaku geram dengan adanya praktik pemotongan bantuan langsung tunai (BLT) dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) oleh petugas Kantor Pos di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Menurut Imron praktik yang dilakukan oleh petugas tersebut sangat tidak terpuji lantaran menyusahkan masyarakat yang terhimpit permasalahan ekonomi.
“Harus ditindak secara tegas, karena itu membuat orang yang susah semakin susah,” kata Imron di Kabupaten Cirebon, Jumat (16/12/2022).
Imron mengatakan, bantuan tersebut merupakan BLT dari pemerintah pusat untuk masyarakat yang disalurkan melalui Kantor Pos.
Oknum pegawai Kantor Pos di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, diduga melakukan pemotongan dana BLT untuk masyarakat di wilayah tersebut.
Modus yang dilakukan para petugas tersebut yakni, memalsukan isi dalam surat undangan pengambilan dana tersebut.
Seharusnya, dalam isi surat tersebut penerima mendapatkan BLT sebesar Rp1,5 juta. Namun, isi surat palsu ini hanya sebesar Rp1,2 juta.
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan kejahatan tersebut diketahui saat pihaknya turun langsung ke lapangan dan melakukan pemindaan barcode dalam undangan.
“Saat discan barcode, ternyata nominal uang yang seharusnya diterima tidak sama dengan yang tercantum dalam undangan," kata Selly.
Kapolres Cirebon Kota AKBP Fahri Siregar mengatakan kepolisian bersama Kemensos dan PT Pos untuk memverifikasi terkait kasus tersebut.
Dalam proses awal, polisi menyimpulkan adanya dugaan pemalsuan undangan yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
“Dugaan sementara pemalsuan undangan,” kata Fahri.
