Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Pastikan UMK Win-Win Solution, Pemkab Sumedang Ingin Jaga Iklim Usaha

Kadisnakertrans Sumedang Asep Sudrajat mengatakan tuntutan para buruh yag meminta kenaikan upah hingga 26 persen merupakan permintaan yang manusiawi.
Dea Andriyawan
Dea Andriyawan - Bisnis.com 01 Desember 2022  |  17:15 WIB
Pastikan UMK Win-Win Solution, Pemkab Sumedang Ingin Jaga Iklim Usaha
Sejumlah pegawai PT Kahatex berjalan keluar kawasan pabrik di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (17/6/2020). Data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, per 27 Mei 2020 sebanyak 3.066.567 pekerja dikenai pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan akibat pandemi Covid-19. ANTARA FOTO - Raisan Al Farisi
Bagikan

Bisnis.com, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Sumedang memastikan akan menjaga iklim usaha dengan memerhatikan banyak aspek dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) 2023.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kabupaten Sumedang Asep Sudrajat mengatakan tuntutan para buruh yag meminta kenaikan upah hingga 26 persen merupakan permintaan yang manusiawi.

'Itu saya kira manusiawi ya, karena kenaikan BBM dan kenaikan kebutuhan pokok saat ini," ungkap Asep kepada Bisnis, Kamis (1/12/2022).

Namun, di sisi lain pengusaha juga tidak mungkin dipaksa untuk menaikan upah hingga sebesar itu di tengah merosotnya produksi akibat ekonomi global.

"Saya kita pengusaha juga sudah berat dengan kenaikan 7,88 persen, makanya kita harus sama-sama legowo," ungkap dia.

Menurutnya, kenaikan UMP Jawa Barat sebesar 7,88 persen merupakan langkah win-win solution untuk pengusaha dan buruh. Ia mengatakan, iklim usaha di Kabupaten Sumedang saat ini terus dijaga agar tetap kondusif.

"Jangan sampai nanti kenaikan UMK tinggi tapi banyak PHK, kita khawatir nanti banyak PHK," jelasnya.

Sehingga ia mengatakan, pastinya kenaikan UMK nantinya akan sesuai dengan aturan yakni dengan menghitung inflasi dan indikator lain yang sudah diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja.

"Kita pada prinsipnya tetap mengikuti aturan yang sudah di buat di provinsi dan pusat, sehingga iklan usaha tetap terjaga namun tetap ada kenaika upah untuk buruh yang saya kira kenaikan UMP saat ini sudah lebih lumayan daripada tahun lalu," jelasnya. (K34)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

upah minimum sumedang
Editor : Ajijah
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
back to top To top