Bisnis.com, PURWAKARTA - Pasangan kepala daerah Kabupaten Purwakarta Anne Ratna Mustika dan Aming pada 2023 nanti punya misi untuk menyempurnakan program kerjanya.
Namun banyak kalangan menilai, tagline tahap penyempurnaan di akhir masa jabatannya itu sangat tidak cocok dengan keadaan sekarang.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Purwakarta Hidayat mengaku pihaknya pesimistis jika rencana kerja pemerintah bisa terkejar tahun depan. Apalagi, dia menilai, selama 4 tahun ini perwujudan 9 langkah yang menjadi program melanjutkan Purwakarta Istimewa persentasenya masih di bawah rata-rata.
"Kami tak yakin di akhir jabatan mereka nanti, tahap penyempurnaan programnya bisa terwujud. Selama empat tahun ini saja, kami lihat banyak janji kampanye bupati dan wakil bupati yang tidak terwujud. Dari program 9 langkah misalnya, itu baru poin ke 9 saja yang sudah dilakukan. Sedangkan langkah 1-8 persentase perwujudannya masih di bawah 10 persen," ujar Hidayat saat dihubungi Bisnis.com, Senin (21/11/2022).
Dia mencontohkan, misalnya dalam langkah 1 mengenai program pendidikan. Target pemerintah itu mewujudkan pelayanan pendidikan yang terintegrasi dengan provinsi dan pusat melalui pembangunan satu desa satu SMP dan SMA. Termasuk menyiapkan layanan angkutan sekolah gratis bagi siswa di daerah prioritas atau yang ada di wilayah terpencil.
"Di sektor pendidikan saja, persentase perwujudannya masih di bawah 10 persen. Jangankan untuk membangun 1 SMP satu desa, untuk kendaraan angkutan sekolah saja baru punya tiga. Itupun kalau tidak salah merupakan warisan dari bupati sebelumnya," kata dia.
Kemudian, Hidayat membeberkan, untuk langkah ke 2 itu menyangkut dengan pola pengembangan pelayanan kesehatan gratis yang terintegrasi dengan penyiapan satu desa/kelurahan minimal memiliki satu ambulan, satu dokter, bidan perawat berbasis online (layanan oncall). Serta, jaminan perawatan kesehatan di 9 rumah sakit bagi warganya.
"Untuk sektor kesehatan, yang sudah terwujud itu baru jaminan kesehatan bagi warganya. Itupun, melalui kerjasama dengan BPJS. Kalau untuk penyediaan Ambulan itu baru di sebagian desa, sedangkan untuk penyediaan dokter dan bidan oncall itu perwujudannya melalui pembangunan saung Ambu, itupun baru di beberapa desa saja," kata dia.
Hidayat pun mencotohkan poin lainnya dari 9 Langkah Melajutkan Purwakarta Istimewa itu. Di sektor infrastruktur misalnya, dalam janji kampanyenya Ambu Anne akan melanjutkan optimalisasi pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan berbasis industri dan pariwisata.
Yakni, melalui penambahan lebar jalan kabupaten dari yang tadinya 6 meter menjadi 9-12 meter dan dilengkapi dengan penerangan jalan umum (PJU) yang estetik. Selain itu, pengembangan bangunan pemerintah, masjid, musala, madrasah, sport center dan sarana olahraga di setiap desa, termasuk pengembangan jaringan listrik dan air bersih masyarakat.
Adapun untuk sektor infrastruktur, persentase perwujudannya baru beberapa persen saja. Malah, kata dia, ada yang belum terwujud. Misalnya, terkait optimalisasi pengembangan infrastrutur jalan dengan cara penambahan lebar jalan kabupaten. Karena yang selama ini dilakukan, hanya sebatas perbaikan.
"Jadi menurut kami sangat mustahil tahap penyempurnaannya bisa terkejar setahun nanti," tambah dia.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Aep Durohman belum bisa dimintai tanggapannya terkait kendala pemerintah dalam mengejar pencapaian program kerja bupati seperti yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 itu.
Namun, beberapa waktu lalu pihaknya sempat menyampai jika pelaksanaan program kerja Pemerintah Kabupaten Purwakarta memang belum bisa berjalan secara optimal.
Bukan tanpa alasan, hal itu terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung sejak akhir Maret 2020 lalu. Imbasnya, banyak program kerja pemerintah tertunda akibat adanya peralihan anggaran.
"Di tengah pandemi kemarin, Pemkab Purwakarta terpaksa harus melakukan perubahan misi pembangunan yang sebelumnya telah tertuang dalam RPJMD tersebut. Sehingga, banyak program kerja yang belum terealisasi atau tertunda akibat adanya peralihan anggaran," ujar Aep. (K60)
