Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mengklaim dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tidak terlalu signifikan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hilmy Rivai mengatakan dampak kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya di wilayah Ciayumajakuning.
Menurut Hilmy, Kabupaten Cirebon mampu menjaga ketahanan pangan. Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan surplusnya cadangan beras daerah hingga 110 persen.
"Dari sisi kesiapan pangan dan komoditas lainnya sangat ready. Cuma ada beberapa adaptasi karena adanya perubahan harga," kata Hilmy di Kabupaten Cirebon, Senin (26/9/2022).
Selain itu, lanjut Hilmy, tingkat inflasi di Kabupaten Cirebon masih rendah dibandingkan angka rata-rata provinsi maupun nasional.
"Inflasi Cirebon hanya 4,7. Itu di bawah provinsi," kata Hilmy.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon menganggarkan dana sebesar Rp7,46 miliar untuk bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan tersebut diberikan dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Suratmo mengatakan pemberian jaring pengaman sosial tersebut merupakan amanat dari pemerintah pusat, dalam rangka mendukung penanganan dampak inflasi.
Bantuan tersebut, lanjut Suratmo, bakal diberikan selama Oktober hingga Desember 2022.
"Bantuan sosial diberikan untuk masyarakat, di antaranya pengemudi ojek online, pelaku UMKM, nelayan, dan kelompok lainnya. Selain itu, dari dana itu untuk penciptaan lapangan kerja di sektor transportasi," kata Suratmo.
Suratmo mengatakan, kenaikan BBM yang terjadi beberapa waktu bakal berdampak kepada daya beli masyarakat. Pemerintah daerah, punya kewajiban menyalurkan bantuan tersebut.
"Bantuan nanti diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui rekening bank," katanya.
