Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung mengalokasikan dana sebesar Rp9,2 miliar untuk mengatasi dampak inflasi yang terjadi di Kota Bandung.
Angka tersebut dijabarkan Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna saat memimpin High Level Meeting (HLM) TPID Kota Bandung.
Secara keseluruhan, dana tersebut dialokasikan kepada beberapa SKPD yang menanggulangi dampak potensi inflasi.
Pertama oleh Dinas Sosial sebesar Rp631,9 juta yang dialokasikan untuk berbagai output kegiatan, mulai dari pemberian bantuan sembako, pemberian pakaian dan sandang, pemberian alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas, serta pemberian uang tunai kepada PPKS.
Adapun target yang disasar sebanyak 60 orang anak terlantar, 100 orang lansia terlantar, 100 orang penyandang disabilitas berat, serta 75 orang pemulung.
Kedua oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sebesar Rp626,3 juta yang diperuntukkan bagi kegiatan pemeliharaan jalan dan rehabilitasi sistem drainase perkotaan.
Kegiatan ini melibatkan 225 orang dengan total lima hari kerja.
Ketiga oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1,4 miliar yang diperuntukkan menjadi bantuan perbaikan rutilahu strategis, upah tenaga kerja, dan biaya penunjang.
Keempat oleh Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp2,1 miliar untuk kegiatan padat karya bagi Warga Kota Bandung, kurang mampu atau terdampak inflasi kenaikan BBM atau pandemi Covid -19.
Penerima manfaat anggaran tersebut tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Bandung, masing-masing Kecamatan mendapatkan satu paket kegiatan.
Kelima Dinas Perhubungan sebesar Rp2,6 miliar yang diperuntukkan bagi Dinas Perhubungan, diperuntukkan untuk optimalisasi Trans Metro Bandung (TMB), Bus Sekolah, dan perbaikan shelter.
Pemkot Bandung juga memastikan tidak ada kenaikan tarif bagi moda transportasi yang berada di bawah naungan Pemkot Bandung seperti Trans Metro Bandung.
Keenam Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rp1,2 miliar yang diperuntukkan sebagai bantuan sebesar Rp450.000 bagi 2.854 penerima BPSPPUM.
Ketujuh, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Rp544 juta yang diperuntukkan menjadi kegiatan pasar murah yang berlangsung di 30 kecamatan.
