Bisnis.com, BANDUNG—Dalam rangka prakarsa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Penyelenggaraan Pariwisata, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Ranperda) DPRD Provinsi Jawa Barat lakukan studi komparasi ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta dan PT Pembangunan Jaya Ancol.
Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat Achdar Sudrajat mengatakan kunjungan studi komparasi tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung pengelolaan sektor pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dari hasil studi komparasi ini kemudian akan dituangkan untuk memperkaya dan memperkuat Ranperda Penyelenggaraan Pariwisata.
"Pengelolaan pariwisatanya sangat baik, dan nantinya informasi serta bahan yang kita dapat bisa lebih memperkuat dan memperkaya pembahasan Ranperda yang akan di prakarsai oleh DPRD Jabar yaitu tentang Pengelolaan Pariwisata " katanya dalam keterangan DPRD Jabar, Kamis (21/9/2022).
Achdar menambahkan, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan diharapkan kunjungan ini Ranperda Pengelolaan Pariwisata bisa lebih menigkatkan sektor pariwisata di Jawa Barat.
Sementara itu Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol Budi Ariyanto mengapresiasi, kunjungan Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat untuk melihat langsung pengelolaan pariwisata di bawah penanganan BUMD milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Diharapkan hal ini dapat diimplementasikan di Jawa Barat baik secara pengelolaan maupun eksistensi kontribusinya kepada pemerintah provinsi.
"Kita harapkan ini bisa membawa informasi positif untuk Ranperda yang akan dibuat seperti misalnya bagaimana pengelolaan maupun eksistensi dari BUMD yang bisa memberikan kontribusinya kepada pemerintah Provinsi dalam peningkatan sektor pariwisata " ujar Budi Ariyanto.
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira menuturkan salah satu yang dipelajari dari para pelaku usaha wisata, dasar utamanya adalah dalam penegakkan aturan perda.
Kemudian yang tidak kalah penting terdapat pada sektor pembinaan sumber daya manusia untuk bagaimana meramunya menjadi sebuah kesatuan dalam melaksanakan perda yang akan dijalankan.
Dengan begitu, dapat memberikan insentif bukan hanya pada para pelaku usahanya tetapi juga kepada pemerintah daerah, kabupaten kota hingga pemerintah desa."Setelah ada upaya yang diterapkan secara holistik dan dapat dikoordinasikan dengan baik itu akan menjadikan penegakkan perda sesuai dengan yang diharapkan," tuturnya.
Yunandar menyebut, Jawa Barat ini harus memiliki sebuah ikon yang khas dan cenderung mewakili wilayah Jawa Barat, karena menurutnya masyarakat masih belum bisa mengindikasikan ciri khas dari Jawa Barat itu apa.
"Brandingnya yang belum kita dapatkan dari Jawa Barat atau simbol apa yang akan didapatkan wisatawan dari Jawa Barat," ucapnya.
