Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara khusus menggelar rapat koordinasi terkait kesulitan nelayan pascakenaikan harga BBM.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jabar Hermansyah mengatakan ada dua persoalan bagi nelayan usai BBM naik yakni kuota dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN).
"Untuk nelayan tidak merata kuotanya juga tidak semua memenuhi itu yang pertama. Kedua adanya peningkatan harga, jadi kenaikan harga BBM ini terdampak juga pada nelayan, mereka daya beli semakin menurun," paparnya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (20/9/2022).
Menurutnya rapat menghadirkan pihak BPH Migas dan Pertamina agar bisa mendapatkan solusi terkait akses nelayan pada BBM lebih cepat dengan pembangunan SPBN.
Hermansyah mencontohkan nelayan di selatan yang mengkomsumsi BBM pertalite karena perahu mereka di bawah 5 gross ton
"Sementara SPBN tidak ada di selatan yang pertalite. Itu mereka masih isi di SPBU dan itu menggunakan rekomendasi. Mereka dapat menggunakan jerigen dengan kartu rekomendasi yang diberikan," katanya.
Terkait kebutuhan SPBN, Hermansyah merinci saat ini di Jabar ada 43 pelabuhan atau dermaga dimana komposisinua 23 di utara dan 20 di selatan.
Meski jumlahnya banyak namun yang aktif seperti di utara antara lain Ereta, Karangsong, Blanakan dan Cirebon. Sementara di selatan ada Cisolok, Cidaun, Rancabuaya, Mayangsari dan Santolo.
"Itu yang besar nelayannya dan harus dibantu. Jumlah disesuaikan kita harus lihat. Kita gak bisa jorjoran bangun SPBN karena ini berkaitan dengan kuota yang dikelola Pertamina," ujarnya.
Karena itu menurutnya masalah kuota tidak serta merta bisa bertambah. Namun karena ada sebagaian daerah memiliki kuota lebih tapi sebagian lainnya ada kekurangan ini nanti oleh Pertamina akan dilihat mana yang bisa digeser di antara pelabuhan nelayan.
"Sehingga yang berlebihan akan digeser ke kotanya nanti," ujarnya.
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan persoalan nelayan begitu pelik ditambah dengan kenaikan harga BBM. Salah satu persoalan yang diurai pihaknya adalah kebutuhan SPBN.
"Saya minta kepada pihak Migas ataupun Pertamina untuk membangun SPBN yang ada di wilayah-wilayah yang barusan disampaikan sekitar 70 lebih untuk dibangun," katanya.
"Teapi kita tidak minta semua hanya minta yang dianggap layak untuk mengeluarkan subsidi atau mengeluarkan solar sesuai dengan datarannya jangan sampai dia terlalu banyak merugi," ujarnya.
Menurutnya minimnya SPBN dibangun karena pengusaha menghitung untung rugi. Uu menilai penjualan di SPBN tentu tidak akan seramai di SPBU biasa.
"Oleh karena itu agak sedikit memaksa kalau kata para santri tambah sunat sunat sunat muakad yang dikuatkan mendekati wajib, untuk membangun spbn yang ada di wilayah tersebut," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
