Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan langkah lanjutan usai pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Iendra Sofyan mengatakan sejumlah langkah pengawasan dan penanganan disiapkan untuk menjaga kondusivitas dampak dari kenaikan harga BBM.
"Pengawasan bersama Polda dan Kodam. Kami lakukan sosialisasi ke masyarakat, pengawasan di SPBU, dan pengawasan inflasi bersama Bank Indonesia," katanya di Bandung, Minggu (4/9/2022).
Sementara itu, untuk penanganan pihaknya memastikan akan ada subsidi untuk sektor yang terdampak kenaikan BBM.
"Kami rencanakan bantuan subsidi ke sektor transportasi (APBD sedang dipertimbangkan) minimal mengawasi anggaran APBN," katanya.
Sementara di sektor perdagangan, penanganan dilakukan agar tidak terjadi kekurangan pasokan dan kenaikan harga.
"Penyediaan bahan pokok, melalui Operasi Pasar Murah (OPM) di hulu ke peternak/petani untuk memotong mata rantai," katanya.
Kemudian, Pemprov Jabar menurutnya segera mendorong kembali program pangan lestari di rumah warga. Pangan lestari ini berupa, cabai rawit, sayuran, dan bawang.
Adapun langkah lainnya juga akan melakukan pengawasan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) di Karawang dan sejumlah pengawasan yang terkait bantuan pendanaan.
"Pengendalian program dari pusat seperti Dana Desa, DAK dan Bansos telah dilakukan Pemprov Jabar," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengumumkan bahan bakar minyak (BBM) yang mengalami kenaikan harga adalah Pertalite, Solar dan Pertamax.
Harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Sedangkan Solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. "Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter," katanya dalam konferensi pers, Sabtu (3/9/2022).
Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit, dalam hal ini adalah menaikkan harga BBM.
"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapatkan subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi dalam konferensi pers, Sabtu (3/9/2022).
Dia menjelaskan bahwa sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Sebab, selama ini subsidi BBM cenderung dinikmati oleh kalangan mampu.
"Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu," ujarnya.
