Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Awal Agustus, APBD Jabar 2022 Sudah Terserap 56 Persen

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera melakukan penyerapan anggaran.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil
Gubernur Jabar Ridwan Kamil

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera melakukan penyerapan anggaran.

Ridwan Kamil mengatakan pihaknya secara khusus membahas penyerapan anggaran dalam rapat pimpinan yang digelar awal Agustus ini. Menurutnya rapat membahas penyerapan anggaran dan peningkatan pendapatan.

“Kita sedang berusaha meningkatkan pendapatan yang hilang selama Covid-19,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Senin (1/8/2022).

Menurutnya di sisi lain penyerapan APBD Jabar 2022 sudah mencapai 56 persen sampai akhir Juli. Angka ini dinilai Ridwan Kamil sudah cukup baik namun tetap perlu ditingkatkan.

“56 persen di tengah tahun termasuk yang baik, kan suka ada evaluasi ya daerah-daerah menyerap berapa, kurang lebih ke situ,” tuturnya.

Namun di tengah angka penyerapan, menurutnya masih ada OPD yang perlu digenjot untuk meningkatkan penyerapan. “Kita evaluasi OPD-OPD yang rendah, mesti ditingkatkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Asisten Daerah bidang Administrasi dan Umum Setda Jabar Ferry Sofwan Arief mengatakan saat ini Pemprov Jabar baru mengkonsolidasikan pendapatan yang terkumpul pada triwulan I dan II 2022. Termasuk sudah masuknya transfer pusat ke daerah sebagian.

“Lelang sudah berjalan, namun masih ada kontraktor yang mengajukan penagihan pada akhir kegiatan, ini yang tersisa [di rekening daerah],” katanya pada bisnis, Selasa (12/7/2022).

Namun pihaknya mengaku terus mencari upaya agar tudingan pengendapan tidak terus diarahkan ke daerah. Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Jabar menurutnya saat ini sudah menggelar lelang dini sejak APBD 2022 belum diketok. Hal yang sama akan dilakukan untuk sejumlah paket lelang 2023.

“Sedang disusun lelang untuk APBD 2023 agar Oktober-November bisa dilakukan, memang belum ketok palu, tapi anggaran untuk kegiatan 2023 sudah dipertegas. Poin ini dilakukan agar daerah tidak dikesankan mengendapkan anggaran di bank daerah,” paparnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Ajijah
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper