Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk mempercepat penyerapan APBD 2022 di tengah tudingan Pemerintah Pusat yang menilai daerah sengaja mengendapkan anggaran di rekening daerah.
Hak tersebut terlontar dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut realisasi belanja pemerintah daerah lambat, karena mencatatkan penurunan hingga 9,4 persen. Hal tersebut menurutnya menghambat upaya pemulihan ekonomi. Sri Mulyani menjelaskan bahwa hingga Mei 2022, penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mencapai Rp241,15 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dana pemda yang berada di bank terus mengalami kenaikan dalam tiga bulan pertama tahun ini, hingga Maret 2022 mencapai Rp202,35 triliun. Namun, pada April 2022 nilainya ternyata turun.
Dia menyebut bahwa nominal saldo tersimpan tertinggi berada di wilayah Jawa Timur, yakni mencapai Rp24,17 triliun. Selain Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat menjadi tiga provinsi dengan anggaran tertinggi yang masih berada di bank.
Asisten Daerah bidang Administrasi dan Umum Setda Jabar Ferry Sofwan Arief mengatakan saat ini Pemprov Jabar baru mengkonsolidasikan pendapatan yang terkumpul pada triwulan I dan II 2022. Termasuk sudah masuknya transfer pusat ke daerah sebagian.
“Lelang sudah berjalan, namun masih ada kontraktor yang mengajukan penagihan pada akhir kegiatan, ini yang tersisa [di rekening daerah],” katanya kepada Bisnis, Selasa (12/7/2022).
Namun pihaknya mengaku terus mencari upaya agar tudingan pengendapan tidak terus diarahkan ke daerah. Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Jabar menurutnya saat ini sudah menggelar lelang dini sejak APBD 2022 belum diketok. Hal yang sama akan dilakukan untuk sejumlah paket lelang 2023.
“Sedang disusun lelang untuk APBD 2023 agar Oktober-November bisa dilakukan, memang belum ketok palu, tapi anggaran untuk kegiatan 2023 sudah dipertegas. Poin ini dilakukan agar daerah tidak dikesankan mengendapkan anggaran di bank daerah,” paparnya.
Ferry berharap situasi penyerapan APBD 2022 semakin optimal mengingat memasuki triwulan III ini sudah banyak kegiatan dan paket pekerjaan yang dimulai. Menurutnya penundaan penagihan dari kontraktor sendiri masih banyak terjadi pada paket lelang infrastruktur seperti jalan dan bangunan.
“Tidak terlalu banyak, tapi rekanan yang menunda ini nilai kontraknya besar,” ujarnyma.
Bank Indonesia mencatat, pada triwulan I tahun 2022, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pagu anggaran mencapai Rp7,7 triliun atau 24,57 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2021 yang mencapai Rp1,8 triliun atau 4,69 persen dari pagu anggaran 2021. Peningkatan realisasi belanja APBD ini terutama didorong oleh realisasi belanja modal pada triwulan I 2022 mencapai Rp136 miliar atau 5,5 persen dari pagu anggaran tahun 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
