Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kabupaten Garut Targetkan Angka Stunting Turun Jadi 14 Persen pada 2023

Pemerintah Kabupaten Garut menargetkan angka stunting di wilayah Kabupaten Garut turun menjadi 14 persen pada 2023.
Stunting/istimewa
Stunting/istimewa

Bisnis.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut menargetkan angka stunting di wilayah Kabupaten Garut turun menjadi 14 persen pada 2023.

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Garut, angka stunting saat ini mencapai 29.086 atau 15,6 persen dari total jumlah balita.

Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan untuk mencapai angka tersebut pihaknya bakal menggerakkan semua dinas untuk turun ke lapangan. Termasuk masyarakat.

"Kami mengerahkan seluruh kemampuan, kemudian dibantu dinas kesehatan, tapi kita gerakan semua dinas, semua pemerintahan turun ke lapangan, juga masyarakat, tokoh masyarakat kita juga libatkan," kata Helmi di Kabupaten Garut, Kamis (7/7/2022).

Menurut Helmi, Pemerintah Kabupaten Garut berkomitmen dalam penanggulangan stunting.

Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa aturan pemerintah yang diterbitkan, seperti penerbitkan Surat Keputusan Bupati Garut terkait dengan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Garut.

"Kabupaten Garut sudah melakukan langkah-langkah konkret dalam penanggulangan stunting ini, salah satunya yakni melalui gerakan bersama Bulan Pencarian Stunting (BPS)," katanya.

Helmi mengatakan, belum lama ini ia mengumpulkan seluruh camat, kepala puskesmas, dan pihak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Garut.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak yang dikumpulkan untuk melakukan evaluasi kegiatan bulan pencarian balita stunting, khususnya yang ada di daerah Garut bagian selatan.

"Alhamdulillah ada kesepakatan, ada kekompakan, bagaimana kita bersama-sama untuk menangani stunting ini," kata Helmi.

Menurut Helmi, penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas terkait, melainkan semua pihak. Salah satu upayanya, memberikan makanan tambahan.

"Semisal dari anggaran desa atau dari dana desa, kemudian dana kabupaten, kemudian dari pihak ketiga juga orang-orang kaya (atau) orang-orang mampulah kita harapkan untuk langsung terjun menyelamatkan anak-anak kita dari stunting," kata Helmi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Ajijah

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper